Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) tidak merasa ada bagi-bagi jatah menteri untuk partai politik (parpol) pendukung Jokowi-JK dalam pilpres lalu.
“Bukan bagi-bagi jatah menteÂri. Dulu dikatakan koalisi tanpa syarat. Tapi bukan berarti tidak ada menteri dari parpol,†kata JK kepada Rakyat Merdeka, yang dihubungi via telepon.
Seperti diketahui, Jokowi meÂngatakan, 16 kementerian dalam pemerintahannya akan diisi menÂteri profesional dari parpol. SeÂdangkan 18 kementerian diisi kaÂlangan profesional murni.
JK selanjutnya mengatakan, menjelang pilpres tak ada syarat kalau nanti menang, parpol ini dapat sekian menteri.
“Tapi kalau sudah menang, lalu diisi menteri profesional dari parpol kan tak ada salahnya,’’ papar bekas Ketua Umum Partai Golkar itu.
Berikut kutipan selengkapnya:Bukankah itu bagi-bagi jatah menteri juga namanya?Begini, dulu kita katakan koaÂlisi tanpa syarat. Sekarang setelah kita menang, baru disusun koalisi yang tepat di eksekutif dan leÂgislatif. TaÂpi kami tetap mengeÂdeÂpankan syaÂrat profesional. Ini sudah saya jeÂlasÂkan berkali-kali kok.
Apa sudah ada yang positif dijadikan menteri?Baru diinventarisasi oleh kami. Cek datanya semua dan dicek
curriculum vitae (CV) dan lainÂnya. Ini kami lakukan pada calon menteri dari non parpol. Baru seÂteÂÂlah itu parpol-parpol mengÂusulÂkan orang yang profeÂsional untuk dicek data-datanya juga.
Apa 16 menteri ini hasil desakan parpol melalui Tim Transisi?Tidak ada itu. Lagi pula Tim TranÂsisi itu kan untuk mengkaji informasi dan memberikan saÂran-saran. Tetap saja nanti yang meÂmutuskan adalah Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil preÂsiden terpilih.
Apa 16 menteri itu ada dari ketua umum parpol?Wah, saya belum tahu pasti. Itu masih dikaji dan didalami. Yang jelas Ketua Umum PDIP Bu MeÂgawati dan Ketua Umum Nasdem Pak Surya Paloh tidak menjadi menteri.
Sudah berapa calon menteri dari parpol yang diinventarisir?Ha-ha-ha, saya belum bisa katakan sekarang.
Jumlahnya berapa?Jumlahnya tentu lebih dari 16 orang calon menteri dari parpol.
Apa pertimbangannya beriÂkan 16 pos menteri bagi parpol?Begini, komitmen kita waktu itu akan lebih banyak menteri daÂri kalangan profesional murÂni daripada parpol. Dari parpol juga harus yang profesional di biÂdangÂnya, bukan sembarang orang.
Bagaimana sistem penyaÂringannya?Kita lihat kemampuannya, inÂtegritasnya dan
leadership-nya. Setelah itu pada waktunya nanÂti, Pak Jokowi akan mewawanÂcarai mereka.
Apa Anda akan mendamÂpingi Jokowi saat mewawanÂcarai calon menteri?Kita lihat saja. Itu kan terÂganÂtung Pak Jokowi.
Apa ada orang Golkar yang masuk ke kabinet Jokowi-JK?Belum sampai ke sana. Masih dalam inventarisasi semua.
Apakah pasca pelantikan anggota DPR dan pelantikan presiden dan wapres akan terÂjadi konsÂtalasi politik? Kita lihat saja perkembanganÂnya nanti. Politik itu kan sangat dinamis sekali.
Apa ada komunikasi dengan partai-partai di luar koalisi Jokowi-JK?Kalau komunikasi pasti, kaÂrena semua kan teman-teman juÂga. Tapi belum ada yang fix, maÂsih dalam tahap penjajakan dan peÂnilaian.
Golkar akan berada di luar pemerintahan. Komentar Anda?Tidak apa-apa, itu kan kebijaÂkan Partai Golkar.
Golkar akan mendukung pemerintah jika program-programnya membela rakyat. Bagaimana menurut Anda?Itu sikap yang sangat bagus untuk menjaga pemerintahan agar tetap dalam rel yang benar.
Oh ya, apa benar Anda menÂduÂkung Agung Laksono sebaÂgai caÂlon Ketua Umum Partai Golkar?Munas Golkar saja belum kok. Belum ada dukung-mendukung.
Apa komunikasi jalan terus dengan Agung Laksono?Dengan semuanya juga saya berÂÂÂkomunikasi, termasuk Pak Agung Laksono, itu kan teÂman. ***
