Berita

Ruhut Sitompul

Wawancara

WAWANCARA

Ruhut Sitompul: Sumpah Kutukan Yang Diajukan Anas Tidak Dikenal Dalam Hukum Positif Kita

SELASA, 30 SEPTEMBER 2014 | 07:39 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dinilai melakukan langkah blunder karena menantang hakim Tipikor melakukan sumpah kutukan.

“Tantang hakim Tipikor me­lakukan sumpah kutukan, itu blunder dan merugikan Anas. Sebab, sumpah kutukan itu tidak ada dalam hukum Indonesia,’’ kata Juru Bicara Partai Demo­krat, Ru­hut Sitompul, kepada Rakyat Mer­deka, di Jakarta.

Seperti diketahui, bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Ur­baningrum  menyampaikan per­mintaan melakukan mubahallah atau sumpah kutukan kepada ha­kim tindak pidana korupsi. Se­bab, Anas merasa tidak adil kare­na divonis delapan tahun penjara dan denda Rp 300 juta dalam pro­yek Hambalang dan proyek APBN lainnya, di Pengadilan Tipi­kor, Jakarta, Rabu (24/9).


Untuk itu, kata Anas, keadilan tersebut sebaiknya dikembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui sumpah kutukan.

Ruhut Sitompul selanjutnya me­ngingatkan Anas Urba­ning­rum agar jangan membuat per­nyataan-pernyataan yang dapat merugikan dirinya sendiri.

Dalam hukum positif yang saat ini diterapkan di Indonesia,  mu­bahallah atau sumpah kutukan ti­dak dikenal.

“Itu tidak akan merubah vonis hukuman baginya. Seharusnya kalau tidak puas dengan putusan hakim, lakukan langkah hukum lainnya, yakni banding,’’ pa­parnya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Barangkali khawatir publik menuntut digantung di Monas?
Aku nggak tahu itu ya. Me­mang Anas pernah mengatakan, gantung Anas di Monas bila mela­kukan korupsi satu rupiah saja dalam kasus Hambalang. Saya hanya mengingatkan saja, hati-hati berbicara. Sebab, seperti peribahasa ‘mulutmu adalah harimaumu’.

Apa makna ajakan itu?
 Kalau menurutku, untuk adik­ku Anas, yang selalu aku katakan padanya, kita jangan main api, nanti kita terbakar.

Sudahlah teri­ma putusan hakim, nggak usah lagi melaku­kan langkah-langkah mengelak dengan mengajukan sumpah ku­tukan itu. Karena da­lam hukum nasional kita, itu tidak dikenal. Itu pasti tidak akan di­penuhi, makanya langsung di­tutup sama hakim.

Apa itu berarti hakim takut menerima tantangan Anas?
Itu aku tidak tahu, tapi itulah Anas. Lebih baik aku ingatkan, dalam suasana sekarang, Anas harus hati-hati dalam mengeluar­kan statemen.

Anas tampaknya akan ban­ding, apa akan diringankan atau diperberat hukumannya?
 Klau mengenai itu, aku belum berani komentar. Karena me­nurut pengalaman aku dari per­tama, lingkungan Anas me­nga­takan dia akan bebas murni, itu sama saja kasih beruang ma­du. Seolah-olah kasih harapan yang tidak mungkin.

Sejak, ber­dirinya KPK dari 2002 sampe sekarang, sudah 12 tahun, belum pernah ada yang bebas murni.

Pernyataan sumpah kutukan Anas itu menguntungkan diri­nya, apa merugikannya?
Merugikan dia dong. Lebih baik Anas jangan bilang apa-apa. Saat Anas ngomong itu  juga kan hakim ketawa saja. Sebab, dalam hukum kita tidak mengenal istilah itu. Kita negara Pancasila. Ka­dang-kadang Anas membuat blunder dirinya sendiri, jelas itu bisa merugikan dirinya.

Jaksa KPK enggan menang­gapi tantangan dari terdakwa Anas Urbaningrum, ini bagai­mana?
 Ya karena tantangan sumpah yang dilontarkan Anas tidak sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia.

Apa tanggapan dari Demo­krat?
Kalau kami tidak akan inter­vensi, kami patuh menghormati putusan pengadilan Tipikor.

Bagaimana menurut Anda hukuman yang ideal bagi koruptor?

Hukuman yang terbaik bagi koruptor adalah hukuman mati. Ini untuk efek jera. Sebab, selama ini  vonis penjara tidak berdam­pak banyak. Buktinya, koruptor terus saja ada meski banyak yang sudah ditangkap KPK.  Aku dari dulu sudah bilang untuk tindakan korupsi, tembak mati saja. Jangan kompromi de­ngan koruptor.  ***

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Penjualan LCGC di Dealer Naik, Kiriman dari Pabrik Justru Turun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 14:09

Putin-Prabowo Dijadwalkan Bertemu di Rusia pada 3 September

Minggu, 30 Agustus 2026 | 14:07

AHWA Pemilih Ketum PBNU Harus Bebas Konflik

Minggu, 30 Agustus 2026 | 13:40

Gegara Polis Dibatalkan, MSIG Life Hadapi Gugatan Rp20 Miliar

Minggu, 30 Agustus 2026 | 13:31

Kapolri Dorong Eks Anggota JI Jadi Mitra Polri Jaga Keutuhan NKRI

Minggu, 30 Agustus 2026 | 13:04

Gus Hans Minta AHWA Pilih Ketum PBNU Tanpa Intervensi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 12:45

Indonesia Desak OKI Ambil Langkah Nyata Hadapi Kejahatan Israel

Minggu, 30 Agustus 2026 | 12:42

Sekolah Rakyat Jadi Cara Kemensos Jemput Bola Putus Mata Rantai Kemiskinan

Minggu, 30 Agustus 2026 | 12:17

Pasar Mobil Nasional Capai Setengah Juta Unit Pada Semester I 2026

Minggu, 30 Agustus 2026 | 11:46

Korut Rombak Jajaran Militer, Kim Song Gi Ditunjuk Jadi Menhan Baru

Minggu, 30 Agustus 2026 | 11:20

Selengkapnya