Dalam usia ke-10 tahun, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ternyata belum dikenal masyarakat. Lembaga itu kalah populer dibandingkan saudara tuanya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Senator dari daerah pemilihan Provinsi Sumatera Utara, Darmayanti Lubis, punya jawaban terhadap persoalan itu.
"DPD belum dikenal masyarakat karena selama ini tidak pandai memainkan isu-isu terkait dengan kedaerahan, termasuk isu politik nasional," kata Darmayanti Lubis di gedung DPD, Jakarta, Senin (29/9).
Diakuinya bahwa masyarakat lebih mengenal DPR ketimbang lembaga yang dipimpin Irman Gusman itu. Sayangnya, masyarakat mengenal DPR dari pemberitaan-pemberitaan tentang keterlibatan anggota DPR dalam kasus korupsi.
Nah, agar ke depan DPD menjadi lembaga yang populer, Darmayanti mengatakan perlu manajemen politik dari pimpinan DPD. Tak itu saja, pimpinan atau ketua lembaga itu harus memiliki sikap tegas dan pemberani.
"Jadi kepemimpinan yang tegas dan pemberani menjadi penting agar roda organisasi bisa bergerak dan bergairah dalam menjalankan tugas pokoknya," katanya.
Darmayanti juga menegaskan kesiapannya untuk maju dalam bursa Ketua DPD RI periode 2014-2019 dengan tekad menggerakkan lembaga DPD sebagai perpanjangan tangan daerah setelah DPR. Dengan telah diperolehnya status kewenangan, fungsi legislasi DPD tidak sekadar menghadiri rapat, tapi ikut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU).
"Saya siap maju dalam pemilihan Ketua DPD RI periode 2014-2019 dan menyampaikan visi dan misi, jika diadakan panggung terbuka untuk para calon,"tandasnya.
Menurut Darmayanti, keberadaan DPD sangat perlu ditingkatkan kewenangannya, sehingga masyarakat mengetahui bahwa anggota DPD juga wakil rakyat dan wakil daerah di parlemen.
"Karena itu, visi saya dalam tahun pertama menegaskan wewenang DPD di hadapan kepala daerah sama dengan para anggota DPR RI. Jadi kami di DPD bisa memfasilitasi kepentingan daerah melalui kementerian terkait," katanya.
Dia mengatakan, secara umum masalah yang dihadapi daerah di seluruh Indonesia adalah sektor pendidikan. Kebutuhan dan kekurangan masalah pendidikan terjadi merata dari provinsi Aceh sampai Papua.
"Ini pantauan saya selama menjadi anggota DPD RI dari tahun 2009 lalu,"ujarnya.
Dalam periode kedua sebagai anggota DPD Darmayanti ingin merealisasi kepentingan pendidikan di setiap daerah, karena hal itu menyangkut peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Karena masalah pendidikan bidang saya, jadi sorotan hal itu bagi saya lebih fokus," demikian Darmayanti.
[ald]
