Dampak RUU Pilkada, Jokowi Harus Pegang Remote Control PDIP

Pemilihan Kepala Daerah lewat DPRD dinilai akan semakin memperparah oligarki partai politik. Apalagi, jika struktur kekuasaan di partai juga oligarkis dan minim demokrasi. Dalam keadaan seperti itu, Masa depan politik ditentukan oleh segelintir orang kuat, seperti pemain ‘playstation’ yang memegang ‘remote control’.

Demikian disampaikan mahasiswa Indonesia di Universitas Porto, Portugal, Akuat Supriyanto, dalam laman Facebook miliknya. Akuat memperbolehkan redaksi mengutip pendapatnya tersebut.

“Efek Jokowi yang menemukan pesonanya dalam event-event #‎PilkadaLangsung akan tergerus. Karena itu patut dipikirkan untuk mendorong Pak Jokowi menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan, sebagai antisipasi atas kondisi ini,” tulis Akuat.

Dia mengatakan dirinya tidak mau berandai-andai tentang kemungkinan terjadinya krisis politik yang terkait hubungan presiden dengan DPR. Namun Akuat membayangkan akan sulit jika Presiden tak memiliki kontrol efektif atas partai.

“Pengalaman lima tahun terakhir menunjukkan betapa liarnya parlemen kita. Jika UU Pilkada tak dibatalkan, Pak Jokowi harus menjadi salah satu pemegang ‘remote control’ itu. Ia harus memiliki keleluasaan menggerakkan permainan, dan bukan hanya menjadi pemberi saran ataupun komentator,” demikian Akuat. [dem]