Subtansi RUU Kelautan Disepakati, Pengelolaan Laut Semakin Optimal

Setelah melewati serangkaian pembahasan dalam forum panitia kerja, tim perumus, dan tim sinkronisasi yang dipimpin Firman Subagyo serta wakil ketua Komisi IV DPR selaku ketua Panitia Kerja, pemerintah, DPR, dan DPD akhirnya menyepakati substansi RUU Kelautan.

"Salah satu substansi penting yang disepakati adalah penegasan Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang menurut Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, selain memiliki laut teritorial, wilayah yurisdiksi, dan kawasan dasar laut, juga mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan potensi maritim di laut lepas," kata Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sudirman Saad, selaku Ketua Tim Pemerintah dalam rilis yang diterima redaksi pada Sabtu (27/9).

Penegasan itu, sambungnya, sekaligus mengisyaratkan bahwa Indonesia selain mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya lautnya sendiri, juga akan mulai berkiprah di laut lepas.

"Hal tersebut sejalan dengan tekad Presiden terpilih Joko Widodo untuk menempatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia," lanjut Sudirman.

Substansi lain yang telah disepakati adalah terkait penataan ruang laut, zonasi selat dan teluk, perlindungan lingkungan laut, konservasi laut, keamanan laut, serta pemanfaatan sumberdaya laut dengan prinsip Ekonomi Biru.

Lebih lanjut, ia juga menjelaskan, muatan konservasi dan pengelolaan sumberdaya hayati di laut lepas yang diatur dalam RUU Kelautan ini sejalan dengan agenda internasional pada pertemuan konvensi keanekaragaman hayati dunia ke-12 yang akan dilaksanakan tanggal 6-17 Oktober 2014 di Pyeongchang, Korea Selatan.

"Dengan masuknya materi konservasi laut tersebut akan lebih memperkuat posisi dan peranan penting Indonesia dalam percaturan konservasi dunia," tandasnya. [mel]