Berita

nurhayati ali assegaf/net

Politik

Ini Penjelasan Demokrat Soal Dalang Walk Out

SABTU, 27 SEPTEMBER 2014 | 11:00 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menginstruksikan Dewan Kehormatan di bawah komando Amir Syamsuddin untuk mencari kader yang menjadi dalang walk out Fraksi Demokrat dalam sidang penentuan pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Menjadi pertanyaan, sebenarnya apa perintah SBY dan siapa pemegang kendali Fraksi Demokrat di DPR?

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, menekankan bahwa perintah SBY adalah memenangkan Pilkada Langsung disertai 10 Perubahan.


"Yang saya ketahui, saya dengar langsung tanpa dari orang lain, bahwa perintah dari Pak SBY adalah Pilkada Langsung dengan 10 perbaikan. Ekses negatifnya itu yang diperbaiki dengan tawaran 10 poin," tegas Pohan di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (27/9).

Dan, perintah itu pula yang diserukan oleh Sekjen DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.

"Mas Ibas ada di gedung DPR saat itu. Waktu kejadian walk out itu saya juga sempat terperangah tapi itu kan langkah politik fraksi," jelasnya.

Menurut dia, untuk mengetahui siapa yang paling bertanggungjawab atas perintah walk out itu bukan persoalan sulit. Karena, anggota fraksi Demokrat, Benny K. Harman, sendiri yang membacakan pernyataan fraksi yang tentu saja atas izin ketua fraksi, Nurhayati Ali Assegaf.

"Nanti itu akan jadi materi pemeriksaan Dewan Kehormatan, dan saya dengar penjelasan ketua fraksi kepada petinggi partai bahwa segala daya upaya sudah dilakukan dalam lobi empat jam," jelasnya. [ald]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya