Jokowi Diingatkan Bahaya Radikalisme

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) diingatkan lebih bisa menjaga keamanan terutama di daerah, agar gesekan-gesekan yang terjadi tidak menimbulkan kekerasan hingga berujung korban jiwa. Mengingat, banyak konflik yang terjadi di daerah karena masalah lahan dan agraria.

"Masalah tanah memang sangat krusial, tidak hanya antara masyarakat dengan masyarakat tapi bisa juga masyarakat dengan pemerintah. Oleh karenanya, sistem pertanahan zaman Jokowi harus dikelola dengan baik," kata Deputi VI Menko Polhukam Arief Mulkiyat dalam diskusi bertema 'Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Upaya Menangkal Radikalisme Agama dan Laten Komunisme' di Galeri Kafe, Cikini, Jakarta (Jumat, 26/9).

Menurutnya, pemerintahan ke depan juga harus membuat kebijakan yang tepat sasaran kepada rakyat kecil di daerah. Dalam upaya untuk menaikkan taraf hidup masyarakat.

"Kalau pembangunan tidak merata masalah kesenjangan akan muncul. Dari kesenjangan konflik meluas ke kelompok yang bisa berujung pada konflik SARA," beber Arief

Dia menambahkan, selain pemerintah, masyarakat sendiri juga harus memupuk tenggang rasa antar kelompok dan umat beragama yang berlandaskan Pancasila.

"Munculnya radikalisme disebabkan terkisisnnya nilai Pancasila yang hanya dijadikan simbol oleh negara. Hal ini bisa terjadi karena dikebirinya UUD 1945 hasil amandemen yang tidak sesuai Pancasila," jelas Arief. [why]