Undang-Undang Pilkada baru yang disahkan DPR secara politik akan menjadi kuburan sekaligus batu nisan bagi Partai Demokrat (PD) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB.)
Hal ini disampaikan inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih Adhie M Massardi kepada pers di Jakarta petang tadi (Jumat, 26/9).
"Sandiwara konyol yang dipertontonkan anak buah Bambang Yudhoyono pada sidang paripurna DPR kemarin benar-benar memuakkan, dan insya Allah akan menghancurkan trust publik terhadap Partai Demokrat," katanya.
Sebab, munurut Adhie, seluruh dunia tahu RUU Pilkada yg esensinya mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD itu dirancang dan dikirimkan ke DPR oleh pemerintah yg notabene dipimpin SBY sendiri.
"Lha, ketika mau disahkan DPR, kok SBY dan anak buahnya berlagak mau menolak. Sekarang malah sok mau menginisiasi membawa UU Pilkada itu ke Mahkamah Konstitusi untuk di-judicial review. Benar-benar cara berpolitik yg tidak bermutu!" paparnya.
Dalam hal berpolitik secara konyol, menurut jubir Presiden Gus Dur ini, PKB tak kalah memalukannya dari PD.
"Sejak bersekongkol dengan Istana untuk menghardik dan mengusir Gus Dur dari PKB, para pengurus partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu 100 persen menghamba kepada penguasa dan mempertuhankan pragmatisme. Puncaknya terjadi dalam paripurna DPR kemarin. Betapa PKB secara terbuka dan tidak bermartabat mendukung politik juragan mereka (SBY) yang seolah-olah pro-pilkada langsung," paparnya lagi.
Tuhan Maha Besar. Akhirnya lewat UU Pilkada PKB bersama PD masuk dalam jajaran partai yang mengalami distrust politik luar biasa di mata rakyat. Sebab, katanya, kaum Nahdliyin basis politik PKB, sebagaimana dicerminkan secara struktural oleh PBNU, sejatinya mendukung pilkada tidak langsung. Karena pilkada langsung telah merusak tata nilai dunia pesantren. Menyeret para kiai jadi broker suara, dihasut para mafia pemilu yang gentayangan dalam setiap pilkada.
[dem]
