Berita

Emron Pangkapi

Wawancara

WAWANCARA

Emron Pangkapi: Terserah Mereka Menafsirkan Apa Kami Memenuhi Undangan Sahabat

KAMIS, 25 SEPTEMBER 2014 | 08:41 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Emron Pangkapi membantah telah melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas PDIP di Semarang, Jumat (19/9).

“Pertemuan tersebut terbuka dan dihadiri beberapa tamu un­da­ngan lainnya,’’ kata Emron Pang­­kapi kepada Rakyat Mer­deka di Jakarta, Selasa (23/9). 

Saat itu, lanjutnya, Megawati mengundang para tamu untuk mi­num teh di transit room sebe­lum acara press conference dimulai.


“Saya tidak sendiri, ada Pak JK, Surya Paloh, Mbak Puan Ma­harani. Ada juga Drajad Wibowo dan Tjatur Sapto Edy dari PAN,” ungkapnya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Kenapa Anda hadir di Rakernas PDIP?
Saya hadir mewakili DPP PPP untuk merespons undangan khu­sus DPP PDIP. Tujuan saya mem­pererat silaturahmi antara PPP dengan partai-partai lain, khu­susnya PDIP.

Hubungan Tokoh-tokoh PPP dan PDIP, selama ini terjalin baik, terutama ketika Ibu Megawati jadi Presiden dan Hamzah Haz menjadi wapresnya yang saat itu Ketua Umum PPP.  Jadi, wajar­lah hubungan tetap terjalin baik.

Apakah itu pertanda PPP akan merapat ke  Jokowi?
Terserah masing-masing indi­vidu untuk menafsirkannya apa. Yang jelas memenuhi undangan sahabat adalah perbuatan baik. Kami tidak pikir jauh-jauh, ada undangan teman, mengapa tidak hadir. Soal rapat merapat kema­na, tidak ada kaitan dengan ha­dirnya saya di Rakernas PDIP.

PPP sampai sekarang berada di ba­risan KMP (Koalisi Merah Pu­tih). Hanya  Mukernas  atau Muk­­tamar yang bisa mengubah ha­luan politik partai.

Apa yang dibicarakan de­ngan Megawati saat itu?
Ibu Megawati hanya mengu­langi yang dipidatokan, menga­jak semua komponen untuk be­kerja sama demi kebaikan bang­sa di masa depan. Saya senang, ka­rena diterima di Rakernas itu dengan situasi yang sangat ha­ngat.

Apa yang disampaikan Jo­kowi dalam pertemuan terse­but?
Karena waktunya tidak ba­nyak. Pak Jokowi hanya bilang terima kasih kepada para tamu undangan. Tidak ada pembi­ca­raan khusus dengan beliau. Se­perti pembicaraan kabinet atau- pun soal koalisi.

Apa akan diputuskan berga­bung dengan Jokowi-JK dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) nanti?
Saya tidak bisa mendikte Mu­kernas dan meramalkan keputu­sannya. Terserah Mukernas saja. PPP itu kan diisi politisi-politisi berpengalaman. Silakan nanti bermusyawarah. Siapapun ketua umum dan pengurus DPP wajib menjalankan keputusan partai. Memang itu tempat mengambil keputusan.

Mukernas tetap dilaksa­nakan tahun ini?
Amanat Rapat DPP, Mukernas selambat-lambatnya diseleng­ga­rakan akhir September 2014. Tapi Sekjen PPP sebagai ketua teknis Mukernas agaknya masih mem­per­timbangkan jadwal ber­kaitan soal teknis.

Yang jelas, 13 September la­lu, kami sudah melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (Ra­pim­nas) di Jakarta. Semua ke­putusannya sudah disosialisa­sikan ke Dewan Pimpinan Wi­layah (DPW) dan Dewan Pim­pinan Cabang (DPC). Terutama tentang pemberhentian Surya­dharma Ali (SDA) sebagai Ke­tum PPP. Dengan segala lan­dasan konstitusionalnya serta me­kanisme keputusannya.

Bagaimana respons DPW dan DPC?
Alhamdulillah DPW dan DPC dapat menerima keputusan terse­but. Mayoritas mereka berada di belakang kita. Ini dilakukan bu­kan karena benci SDA.  Tapi se­mata-semata memberikan kesem­patan beliau berkonsetrasi meng­hadapi persoalan hukum, dan memisahkan kasusnya dari PPP, serta menjaga nama baik PPP.

Kita semua menempatkan na­ma baik PPP di atas persoalan-per­soa­lan yang menimpa kami. Be­gi­tulah etika dalam berpartai.  ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya