Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan penjara.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menilai Anas terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
"Menjatuhkan pidana pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun, dan pidana denda Rp 300 juta rupiah," ucap Hakim Ketua, Haswandi membacakan vonis di dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta (Rabu, 24/9).
Hakim menilai Anas terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sesuai dakwaan ke 1 subsider, dan melakukan tindak pidana pencucian uang secara berulang kali sebagaimana dakwaan ke 2. Dalam putusannya hakim juga menyatakan Anas harus membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp 57,5 miliar.
Dalam pertimbangan yang memberatkan tuntutan, perbuatan Anas dinilai tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat tentang pejabat yang bersih dan bebas dari KKN, tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas korupsi, tidak mendukung spirit masyarakat, bangsa dan negara dalam pemberantasan korupsi, serta tidak mendukung semangat politik yang bersih dari KPK.
Sementara itu, hal yang meringankan ialah berlaku sopan di persidangan, belum pernah dihukum dan pernah mendapat penghargaan dari negara berupa Bintang Jasa Utama tahun 1999.
Anas Urbaningrum sebelumnya dituntut Jaksa KPK dengan hukuman 15 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsidair 5 bulan kurungan. Jaksa KPK meyakini mantan Ketum Partai Demokrat ini terbukti menerima gratifikasi proyek Hambalang, proyek-proyek lain dan melakukan pencucian uang. Selain itu Anas dituntut bayar uang pengganti senilai Rp 94 miliar.
[dem]
