Berita

Hukum

Ormas Bentukan Anas Jamin Tidak Ada Kericuhan di Pengadilan Tipikor

RABU, 24 SEPTEMBER 2014 | 13:43 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) menjamin tidak akan ada keributan dalam sidang vonis terhadap terdakwa kasus Hambalang, Anas Urbaningrum, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.    

"Kami beradab dan santun, tidak akan mengganggu persidangan. Kami tertib, kami diistruksikan oleh Mas Anas sendiri untuk tertib. Kalau ada yang lain memicu kericuhan, kami tidak tahu," kata jurubicara PPI, Mamun Murod Al Barbasy, saat diwawancara stasiun televisi di kawasan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, beberapa saat lalu.

Sebagai organisasi yang didirikan Anas Urbaningrum setelah meninggalkan Partai Demokrat, PPI sejak awal penetapan Anas sebagai tersangka menegaskan bahwa tidak akan ada bukti yang cukup kuat untuk menyatakan Anas terlibat korupsi atau menerima gratifikasi terkait proyek Hambalang.


Mamun Murod berharap Majelis Hakim Pengadilan Tipikor mempertimbangan kesaksian dari saksi-saksi yang dihadirkan yang jumlahnya cukup banyak, 104 saksi yang terdiri dari 97 saksi fakta dan 7 saksi .

"Kalau Majelis Hakim cuma pertimbangkan dari jaksa penuntut umum, mending tidak ada persidangan. Tapi saya yakin Hakim akan memutusukan sesuai fakta persidangan," ucap Murod.

Di kesempatan yang sama, pengurus PPI lainnya, Tridianto, berharap Anas bisa menemukan keadilan pada hari ini.

"Saksi-saksi tidak pernah nyatakan Anas pernah terlibat korupsi. Saya harap vonis bebas. Saya minta semua dakwaan dan tuntutan dibatalkan," terangnya.

Dia sendiri berkali-kali katakan bahwa nuansa politis dalam kasus yang menjerat Anas sangat kental. Terutama jika mengaitkan Anas dengan uang haram di Kongres Partai Demokrat tahun 2010.

"Di Kongres itu jelas ada tiga calon ketua umum, tapi sejauh ini cuma Anas yang didakwa berkaitan dengan Kongres. KPK harus tindaklanjuti yang lain. Misalnya dugaan korupsi Mas Ibas (Edhie Baskoro Yudhoyono), atau Marzuki Alie yang menerima dana korupsi dari Nazaruddin," tambahnya. [ald]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya