Berita

Global

Amnesty International Kritisi Produksi "Alat Siksa" Tiongkok

SELASA, 23 SEPTEMBER 2014 | 11:52 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Lebih dari 100 perusahaan Tiongkok dikabarkan memproduksi dan mengekspor alat penyiksaan seperti alat kejut listrik dan tongkat logam berduri.

Menurut catatan Amnesty International pada Selasa (23/9), ada lebih dari 130 perusahaan Tiongkok yang terlibat dalam proses produksi atau perdagangan peralatan yang biasanya dipasarkan ke lembaga penegak hukum. Jumlah tersebut naik dari hanya sekitar 28 perusahaan pada satu dekade lalu.

Amnesty mengkritisi bahwa peralatan yang diproduksi itu bisa memfasilitasi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh otoritas penegak hukum di negara-negara Afrika ataupun Asia Tenggara.


"Ketika sejumlah ekspor tidak diragukan lagi digunakan untuk melegitilasi operasi penegakkan hukum, Tiongkok juga mengekspor peralatan yang bisa memberikan efek tidak manusiawi atau mengajukan resiko subtansian dengan membantu pelanggaran HAM dengan agen penegak hukum asing," kata Amnesty dalam sebuah laporan dikutip Reuters.

Menurut data Amensty, salah satu perusahaaan, China Xining Import/Exsport Corporation misalnya, pada tahun 2012 memiliki hubungan dengan lebih dari 40 negara Afrika.

Organisasi yang berbasis di Inggris itu melakukan penelitian perdagangan dan penggunaan peralatan keamanan militer serta kepolisian.

Tiongkok diketahui merupakan investor utama di Afrika. Dalam periode 2010 hingga 2012 lalu, misalnya, ada lebih dari 14 miliar dolar AS bantuan digelontorkan Tiongkok ke Afrika.

Amnesty mengatakan, berdasarkan sejumlah berita foto di Ghana, Senegal, Mesir dan Madagaskar menunukkan bahwa polisi membawa sengatan listrik buatan Tiongkok. [mel]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya