Berita

Rachmawati Soekarnoputri/rmol

Politik

Pidato Mega Soal Trisakti Cuma Omong Besar

MINGGU, 21 SEPTEMBER 2014 | 16:31 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Ajaran Trisakti sulit diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selama konstitusi yang berlaku di Indonesia bercorak liberal-kapitalistik.

Dengan demikian, siapa pun yang berkuasa di republik ini, termasuk pemerintahan Joko Widodo, tidak akan bisa mewujudkan kedaulatan politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya.

Begitu ditegaskan Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri dalam perbincangan dengan redaksi beberapa saat lalu (Minggu, 21/9).


Karena itu pula, putri Bung Karno ini meragukan jaminan yang disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa pemerintahan Jokowi akan melaksananakan Trisakti Bung Karno.

"Bagaimana mungkin ajaran Bung Karno berjalan di atas landasan konstitusi yang liberal kapitalistik," katanya

Menurut dia, pidato Megawati di Rakernas PDIP di Semarang yang mengatakan pemerintahan mendatang akan melaksananakn ajaran Trisakti hanyalah omong besar. Justru ada kesan kuat pemerintahan yang coba dibangun Jokowi tidak akan bisa berbuat apa-apa selain mengabdi pada kepentingan asing dan kaum kapitalis.

Saat ini, kata Rachma, sulit menyatakan kita berdaulat di bidang politik karena nyatanya politik kita benar-benar tergantung pada negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Kita juga sulit berdikari di bidang ekonomi karena nyatanya negara menganut free market oriented.

Hal yang sama terjadi dalam bidang budaya. Digembar-gemborkan bisa berkepribadian dalam budaya tapi segala macam infiltrasi budaya asing dibiarkan masuk sesukanya atas nama HAM.[dem]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya