Kasus pidana korupsi terkait Peremajaan Life Time Extension (LTE) Gas
Turbine GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok II Belawan, Medan, yang saat ini
tengah diperkarakan di Pengadilan Tipikor Medan, menuai gugatan.
Ahli sistem Pembangkit Daya-Perawatan Mesin dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Tri Yuswidjajanto, menilai dari sisi teknis proses pengerjaan LTE PLTGU Belawan sudah tepat. Apalagi jika melihat usia pemakaian PLTGU Belawan.
"Pekerjaan LTE bisa memperpanjang umur pakai mesin. Untuk industri seperti PLN, LTE hanyalah pekerjaan yang tidak kompleks, karena sifat pekerjaannya rutin, meski dilakukan tiap 12 tahun," kata Tri dalam siaran persnya, Kamis (18/9).
Dia menerangkan, proses pekerjaan LTE tidak rumit. Hal itu lantaran LTE hanyalah bagian kecil dari turbin gas. Turbin Gas sendiri memiliki komponen lain seperti kompresor dan peralatan pendukung lain. PLTGU hanyalah satu dari sekian banyak dari sistem pembangkit yang ada dalam Power Plant.
"Dalam pekerjaan LTE PLTGU Belawan, Medan, sudah tepat dilaksanakan oleh konsorsium antara Mapna dengan PT Nusantara Turbin Propulsi (NTP). PT NTP merupakan perusahaan yang ahli dalam bidang turbin industri," ujarnya.
PT NTP merupakan anak usaha PT Dirgantara Indonesia (PTDI), yang terbiasa dalam menangani pemeliharaan turbin pesawat.
"Jadi, ketika mengerjakan LTE PLTGU, sangat gampang bagi NTP yang diisi oleh para profesional di bidangnya. NTP dalam melakukan pelaksanaan LTE ibarat mahasiswa yang diminta mengerjakan soal anak SD," sambung dia.
Bahkan, dalam analisanya, negara justru meraup keuntungan dengan adanya peremajaan LTE PLTGU Belawan itu. Sebab, pembangkit listrik yang bekerja jelas membutuhkan BBM yang disubsidi langsung oleh negara. Selain itu, listrik yang dihasilkan dan disalurkan ke masyarakat juga disubsidi pemerintah.
"Untuk mengoperasikan dalam jangka waktu 309 hari diperlukan biaya BBM sebesar Rp 1,365 triliun dan biaya operasi serta pemeliharaan Rp 819 miliar. Dengan kata lain, tidak beroperasinya unit tersebut ada penghematan sebesar Rp 2,184 triliun di PLN. Jika ini dibandingkan dengan pendapatan PLN yang tidak terlealisir menurut perhitungan BPKP sebesar Rp 2,007 triliun, justru terjadi penghematan Rp 177,6 miliar," urai dia.
Bila dakwaan jaksa menuduh ada potensi kerugian karena mesin turbin GT 2.1 dan 2.2 tidak beroperasi, justru sebetulnya PLN menghemat karena tidak ada pembelian BBM, pengeluaran untuk operasi dan pemeliharaan.
"Tentu saya yakin bukan tujuan PLN untuk tidak mengoperasikan pembangkit GT 2.1 dan 2.2, karena saya yakin PLN berkomitmen penuh untuk melayani kebutuhan listrik masyarakat dan itu menjadi tugas utama PLN," ucap Tri.
[ald]
