Berita

joko widodo/net

Politik

Kabinet Jokowi-JK Akan Mengulang Penyakit-penyakit Lama

KAMIS, 18 SEPTEMBER 2014 | 03:28 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Joko Widodo dan Jusuf Kalla menetapkan akan ada 16 kementerian dalam pemerintahannya yang diisi figur menteri dari partai politik, atau diistilahkan "profesional partai". Sedangkan sisa 18 kementerian lain diduduki figur menteri dari kalangan profesional murni.

Namun, dalam pandangan pengamat politik, komposisi dan pembagian ini justru memberi sinyal bahwa Jokowi tak sepenuhnya dapat berkreasi di antara banyak parpol pendukungnya.

"Lebih-lebih sekarang berkembang isu untuk menarik parpol-parpol lain di luar koalisi agar bergabung serta. Suasana ini seperti mengulangi kisah pemerintahan sebelumnya (SBY). Yang beda hanya penggunaan istilah dan sedikit perubahan nama struktur jabatan kabinetnya," demikian pernyataan pengamat politik, Ray Rangkuti, kepada wartawan.


Dalam pandangannya, Jokowi juga tidak memberi sinyal kuat apakah komposisi kabinet ini tidak akan mengulang penyakit lama kabinet-kabinet yang pernah ada, yakni "bentrokan" kewenangan, tumpah tindih kebijakan, disharmoni dan dismanejemen antar anggota kabinet, serta tidak optimalnya jajaran kabinet dalam bekerja.

Lebih dari itu, tambah dia, struktur kabinet yang diumumkan sejauh ini seperti tidak menjanjikan kebebasan dari kemungkinan masuknya kepentingan partai yang besar, khususnya dalam menghimpun pundi-pundi kas parpol yang akhirnya menjadikan anggota kabinet sebagai pesakitan di ruang tahanan koruptor.

"Penghalusan bahasa dan perubahan nama struktur kabinet tidak dengan sendirinya mendongkrak kabinet ini akan bekerja seperti harapan masyarakat terhadap sebuah kabinet yang efesien, efektif, berorientasi pelayanan dan kerja serta anti korupsi," terangnya. [ald]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya