Berita

Politik

MENANTI KABINET JOKOWI-JK

Membaca Dominasi JK, Ingkar Janji Jokowi dan Retorika Profesionalitas

SELASA, 16 SEPTEMBER 2014 | 05:41 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Tak banyak hal menggembirakan yang bisa dimaknai dari pernyataan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla mengenai postur kabinetnya yang sudah final.

Pakar politik, Muhammad AS Hikam, mempunyai kesimpulan sementaranya. Poin-poin berikut ia cantumkan di halaman facebook pribadinya beberapa saat setelah Jokowi mengeluarkan pernyataan pers tentang postur kabinet (Senin sore, 15/9).

Kesimpulan sementara pertama dari pakar politik jebolan University of Hawaii ini adalah pengaruh Jusuf Kalla (JK) dalam merancang postur tersebut, yang kelihatannya sangat besar, sementara pengaruh Jokowi tampaknya tidak banyak terhadap Tim Transisi Jokowi-JK.


Kedua, postur kabinet tidak sesuai dengan janji Jokowi, yakni perampingan, karena tetap gemuk dengan jumlah 34 Kementerian dengan 3 Menteri Koordinator.

Ketiga, pembedaan antara menteri-menteri yang "profesional" dengan yang "profesional dari partai", terkesan hanya retorika saja. Artinya, menteri yang berasal dari politisi, bahkan pengurus parpol, akan tetap ada seperti sebelumnya.

Keempat, kementerian-kementerian yang berubah nomenklaturnya, dan atau yang di-merger (digabung) masih terlalu pagi untuk dinilai karena masih dalam proses.

Dan kelima, yang agak menggembirakan menurutnya, hanya penghapusan posisi Wakil Menteri (Wamen), kecuali di Kementerian Luar Negeri, karena memang tidak ada kejelasan apa tugas dan fungsi mereka selama ini.

Senin sore, di Kantor Transisi, kawasan Menteng, Jakarta, Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla mengumumkan postur kabinet dengan memastikan ada 34 kementerian yang mengisi kabinetnya, dengan rincian 18 posisi menteri bagi profesional dan 16 lainnya bagi profesional partai.

Jumlah kementerian ini sama persis dengan jumlah kementerian yang ada di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono saat ini, atau bisa dijuluki "Kabinet SBY Banget".

"Menko (menteri koordinator) tetap tiga, dan wamen (wakil menteri) sementara ini menurut penilaian kita masih diperlukan di kementerian luar negeri," kata Jokowi yang juga didampingi tim transisi. [ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Menkeu Baru Angkat Bicara Soal Perombakan Pejabat Bea Cukai dan Dirjen Pajak

Senin, 14 September 2026 | 17:28

UPDATE

Dina Sulaeman: Sikap Prabowo Beri Pesan Diplomatik Kuat untuk Palestina

Minggu, 20 September 2026 | 09:51

Ekonom Ungkap Skema Pendidikan Gratis PTN Tanpa Menguras APBN

Minggu, 20 September 2026 | 09:43

Prabowo Berencana Produksi Bensin dari Batu Bara

Minggu, 20 September 2026 | 08:56

Humanika: Jangan Jatuhkan Prabowo Sebelum Lima Tahun

Minggu, 20 September 2026 | 08:49

Sesuai Ambisi Prabowo, Kampus Negeri Jangan Cari Duit dari Mahasiswa Lagi

Minggu, 20 September 2026 | 08:22

Dubes Palestina Ungkap Momen Emosional Saat Peluk Prabowo di Gontor

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Ekonom: Prabowo Tinggal Lanjutkan Pendidikan Gratis dari SBY

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Keretakan Peradaban

Minggu, 20 September 2026 | 07:38

Wadanyon OPM Kodap 35 Bintang Timur Yahukimo Diringkus TNI

Minggu, 20 September 2026 | 06:46

DPD Tawarkan Solusi Netral Fiskal Demi Ekonomi Berlari Kencang

Minggu, 20 September 2026 | 06:19

Selengkapnya