Berita

Politik

MENANTI KABINET JOKOWI-JK

Membaca Dominasi JK, Ingkar Janji Jokowi dan Retorika Profesionalitas

SELASA, 16 SEPTEMBER 2014 | 05:41 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Tak banyak hal menggembirakan yang bisa dimaknai dari pernyataan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla mengenai postur kabinetnya yang sudah final.

Pakar politik, Muhammad AS Hikam, mempunyai kesimpulan sementaranya. Poin-poin berikut ia cantumkan di halaman facebook pribadinya beberapa saat setelah Jokowi mengeluarkan pernyataan pers tentang postur kabinet (Senin sore, 15/9).

Kesimpulan sementara pertama dari pakar politik jebolan University of Hawaii ini adalah pengaruh Jusuf Kalla (JK) dalam merancang postur tersebut, yang kelihatannya sangat besar, sementara pengaruh Jokowi tampaknya tidak banyak terhadap Tim Transisi Jokowi-JK.


Kedua, postur kabinet tidak sesuai dengan janji Jokowi, yakni perampingan, karena tetap gemuk dengan jumlah 34 Kementerian dengan 3 Menteri Koordinator.

Ketiga, pembedaan antara menteri-menteri yang "profesional" dengan yang "profesional dari partai", terkesan hanya retorika saja. Artinya, menteri yang berasal dari politisi, bahkan pengurus parpol, akan tetap ada seperti sebelumnya.

Keempat, kementerian-kementerian yang berubah nomenklaturnya, dan atau yang di-merger (digabung) masih terlalu pagi untuk dinilai karena masih dalam proses.

Dan kelima, yang agak menggembirakan menurutnya, hanya penghapusan posisi Wakil Menteri (Wamen), kecuali di Kementerian Luar Negeri, karena memang tidak ada kejelasan apa tugas dan fungsi mereka selama ini.

Senin sore, di Kantor Transisi, kawasan Menteng, Jakarta, Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla mengumumkan postur kabinet dengan memastikan ada 34 kementerian yang mengisi kabinetnya, dengan rincian 18 posisi menteri bagi profesional dan 16 lainnya bagi profesional partai.

Jumlah kementerian ini sama persis dengan jumlah kementerian yang ada di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono saat ini, atau bisa dijuluki "Kabinet SBY Banget".

"Menko (menteri koordinator) tetap tiga, dan wamen (wakil menteri) sementara ini menurut penilaian kita masih diperlukan di kementerian luar negeri," kata Jokowi yang juga didampingi tim transisi. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

TNI Siap Turunkan Penerjun Khusus Padamkan Api Karhutla

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:50

KDKMP Upaya Merebut Kedaulatan Rakyat Atas Pasar

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:34

Pemerintah Kembali Kirim Bantuan ke NTT dan Kalimantan, dari Logistik hingga 500 Mesin Pompa Air

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:30

Sri Purwanti Bangun Bisnis Kuliner Halal Citarasa Nusantara di Taiwan

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:26

Rupiah Melemah, Sanksi Baru AS ke Iran jadi Biang Kerok

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:13

Prabowo Dorong Uji Coba Ubi Bombing untuk Atasi Karhutla

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:43

El Nino Sangat Kuat, Jangan Bakar Lahan untuk Land Clearing

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:42

Rumor 62,2 Persen Saham BYAN Warning bagi Pasar Modal

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:40

Pencemaran Berulang, DPR Desak Sumber Limbah Pencemar Kali Bekasi Diusut

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:40

Bioskop Jaksinema Hadir di Pasar Rumput, Tiket Cuma Rp15 Ribu

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:28

Selengkapnya