Berita

Politik

MENANTI KABINET JOKOWI-JK

Membaca Dominasi JK, Ingkar Janji Jokowi dan Retorika Profesionalitas

SELASA, 16 SEPTEMBER 2014 | 05:41 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Tak banyak hal menggembirakan yang bisa dimaknai dari pernyataan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla mengenai postur kabinetnya yang sudah final.

Pakar politik, Muhammad AS Hikam, mempunyai kesimpulan sementaranya. Poin-poin berikut ia cantumkan di halaman facebook pribadinya beberapa saat setelah Jokowi mengeluarkan pernyataan pers tentang postur kabinet (Senin sore, 15/9).

Kesimpulan sementara pertama dari pakar politik jebolan University of Hawaii ini adalah pengaruh Jusuf Kalla (JK) dalam merancang postur tersebut, yang kelihatannya sangat besar, sementara pengaruh Jokowi tampaknya tidak banyak terhadap Tim Transisi Jokowi-JK.


Kedua, postur kabinet tidak sesuai dengan janji Jokowi, yakni perampingan, karena tetap gemuk dengan jumlah 34 Kementerian dengan 3 Menteri Koordinator.

Ketiga, pembedaan antara menteri-menteri yang "profesional" dengan yang "profesional dari partai", terkesan hanya retorika saja. Artinya, menteri yang berasal dari politisi, bahkan pengurus parpol, akan tetap ada seperti sebelumnya.

Keempat, kementerian-kementerian yang berubah nomenklaturnya, dan atau yang di-merger (digabung) masih terlalu pagi untuk dinilai karena masih dalam proses.

Dan kelima, yang agak menggembirakan menurutnya, hanya penghapusan posisi Wakil Menteri (Wamen), kecuali di Kementerian Luar Negeri, karena memang tidak ada kejelasan apa tugas dan fungsi mereka selama ini.

Senin sore, di Kantor Transisi, kawasan Menteng, Jakarta, Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla mengumumkan postur kabinet dengan memastikan ada 34 kementerian yang mengisi kabinetnya, dengan rincian 18 posisi menteri bagi profesional dan 16 lainnya bagi profesional partai.

Jumlah kementerian ini sama persis dengan jumlah kementerian yang ada di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono saat ini, atau bisa dijuluki "Kabinet SBY Banget".

"Menko (menteri koordinator) tetap tiga, dan wamen (wakil menteri) sementara ini menurut penilaian kita masih diperlukan di kementerian luar negeri," kata Jokowi yang juga didampingi tim transisi. [ald]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Kapal-kapal yang Tertinggal

Sabtu, 09 Mei 2026 | 05:55

Teriakan ‘Bapak Aing’ Sambut Kirab Milangkala Tatar Sunda

Sabtu, 09 Mei 2026 | 05:36

Kebahagiaan Mahasiswa Baru

Sabtu, 09 Mei 2026 | 05:20

Pemerintah Mestinya Terbuka soal Harga Keekonomian BBM Bersubsidi

Sabtu, 09 Mei 2026 | 04:59

Nelayan Tradisional Soroti Tiga Isu Mendesak Masyarakat Pesisir

Sabtu, 09 Mei 2026 | 04:45

ASEAN dan Tantangan Ketahanan Energi Kawasan

Sabtu, 09 Mei 2026 | 04:25

Eks Wakapolda Sulsel Jabat Kapolda Sulteng

Sabtu, 09 Mei 2026 | 03:59

KIOTEC Kunjungi Korsel Perkuat Kapasitas SDM Kelautan

Sabtu, 09 Mei 2026 | 03:40

Meritokrasi dan Integritas dalam Promosi Perwira Tinggi TNI-Polri

Sabtu, 09 Mei 2026 | 03:28

Djaka Budi Utama Belum Tentu Bersalah dalam Kasus Suap Bea Cukai

Sabtu, 09 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya