Berita

. taufik/net

Politik

Gerindra: Tepat Tantang Ahok Ubah Tradisi Walikota Ditunjuk Gubernur

MINGGU, 14 SEPTEMBER 2014 | 20:09 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama ditantang merubah tradisi rekrutmen walikota/bupati di Jakarta. Partai Gerindra setuju jika tantangan tersebut menjadi tolok ukur sejauh mana Ahok konsisten dengan sikapnya menolak RUU Pilkada.

"Sebagai uji konsistensi, pas-pas saja Ahok ditantang demikian. Kita lihat apakah Ahok menghendaki bupati/walikota di Jakarta dipilih," ujar Ketua DPD Partai Gerindra DKI M Taufik kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Minggu, 14/9).

Menurut dia, Ahok harus merubah kebiasaan perangkat kota adminsitrasi/kabupaten administrasi di Jakarta dari ditunjuk oleh Gubernur menjadi dipilih oleh rakyat sebagai konsekuensi atas sikapnya menolak Pilkada oleh DPRD.


Dia juga setuju bila dikatakan untuk mengukur konsistensi menolak RUU Pilkada, Ahok perlu segera mengusulkan perubahan Pasal 19 UU Nomor 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan RI yang menjadi rujukan mekanisme penunjukkan Bupati Kepulauan Seribu dan lima walikota di Jakarta oleh Gubernur.

"Kalau mengikuti alur logika Ahok menolak Pilkada oleh DPRD, memang bupati/walikota di Jakarta harus dipilih melalui mekanisme pemilihan, bukan hasil penunjukkan oleh Gubernur," paparnya.

Tantangan agar Ahok merubah tradisi perangkat kota adminsitrasi/kabupaten administrasi di Jakarta dari ditunjuk oleh Gubernur menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat pertama kali disampaikan Ketua Umum Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto Emik. Bagi dia, tantangan ini menjadi pembuktian atas konsistensi sikap Ahok yang menginginkan kepala daerah dipilih melalui pilkada langsung,  bukan menunjukkannya dengan sekedar keluar dari Partai Gerindra.

"Kalau Ahok sukses merubah mekanisme penujukan walikota dan bupati di Jakarta oleh Gubernur, maka sangat tidak pantas publik meragukan konsistensi Ahok, dan mundurnya Ahok dari Gerindra tidak bisa dianggap untuk pencitraan semata. Ahok benar-benar konsisten bahwa pemimpin harus dipilih oleh rakyat," demikian Sgy, sapaan Sugiyanto kepada Rakyat Merdeka Online, sore tadi.


Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya