Berita

. taufik/net

Politik

Gerindra: Tepat Tantang Ahok Ubah Tradisi Walikota Ditunjuk Gubernur

MINGGU, 14 SEPTEMBER 2014 | 20:09 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama ditantang merubah tradisi rekrutmen walikota/bupati di Jakarta. Partai Gerindra setuju jika tantangan tersebut menjadi tolok ukur sejauh mana Ahok konsisten dengan sikapnya menolak RUU Pilkada.

"Sebagai uji konsistensi, pas-pas saja Ahok ditantang demikian. Kita lihat apakah Ahok menghendaki bupati/walikota di Jakarta dipilih," ujar Ketua DPD Partai Gerindra DKI M Taufik kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Minggu, 14/9).

Menurut dia, Ahok harus merubah kebiasaan perangkat kota adminsitrasi/kabupaten administrasi di Jakarta dari ditunjuk oleh Gubernur menjadi dipilih oleh rakyat sebagai konsekuensi atas sikapnya menolak Pilkada oleh DPRD.


Dia juga setuju bila dikatakan untuk mengukur konsistensi menolak RUU Pilkada, Ahok perlu segera mengusulkan perubahan Pasal 19 UU Nomor 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan RI yang menjadi rujukan mekanisme penunjukkan Bupati Kepulauan Seribu dan lima walikota di Jakarta oleh Gubernur.

"Kalau mengikuti alur logika Ahok menolak Pilkada oleh DPRD, memang bupati/walikota di Jakarta harus dipilih melalui mekanisme pemilihan, bukan hasil penunjukkan oleh Gubernur," paparnya.

Tantangan agar Ahok merubah tradisi perangkat kota adminsitrasi/kabupaten administrasi di Jakarta dari ditunjuk oleh Gubernur menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat pertama kali disampaikan Ketua Umum Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto Emik. Bagi dia, tantangan ini menjadi pembuktian atas konsistensi sikap Ahok yang menginginkan kepala daerah dipilih melalui pilkada langsung,  bukan menunjukkannya dengan sekedar keluar dari Partai Gerindra.

"Kalau Ahok sukses merubah mekanisme penujukan walikota dan bupati di Jakarta oleh Gubernur, maka sangat tidak pantas publik meragukan konsistensi Ahok, dan mundurnya Ahok dari Gerindra tidak bisa dianggap untuk pencitraan semata. Ahok benar-benar konsisten bahwa pemimpin harus dipilih oleh rakyat," demikian Sgy, sapaan Sugiyanto kepada Rakyat Merdeka Online, sore tadi.


Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

35 Ribu Loker Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Dibuka, Status BUMN

Kamis, 16 April 2026 | 08:14

Wall Street Melejit: S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Baru

Kamis, 16 April 2026 | 08:12

Danantara Gandakan Investasi di Timur Tengah, Fokus pada Ketahanan Energi

Kamis, 16 April 2026 | 07:55

Emas Tergelincir di Tengah Redanya Ketegangan Timur Tengah

Kamis, 16 April 2026 | 07:35

Peringkat Utang Asia Tenggara di Ujung Tanduk, Indonesia Paling Rentan

Kamis, 16 April 2026 | 07:20

Bursa Eropa: Indeks STOXX 600 di Zona Merah, Sektor Luxury Brand Terpukul

Kamis, 16 April 2026 | 07:07

Balai K3 Harus Cegah Kecelakaan Kerja Semaksimal Mungkin

Kamis, 16 April 2026 | 06:53

BGN Gandeng Bobon Santoso Gelar Masak Besar MBG

Kamis, 16 April 2026 | 06:25

Kemelut Timur Tengah: Siapa Keras Kepala?

Kamis, 16 April 2026 | 05:59

Polisi Ciduk Tiga Remaja Terlibat Tawuran, Satu Positif Sabu

Kamis, 16 April 2026 | 05:45

Selengkapnya