Para pendiri bangsa sejatinya sudah menetapkan sistem demokrasi Indonesia adalah demokrasi permusyawaratan perwakilan. Demokrasi Pancasila mengutamakan kebijaksanaan dalam bermusyawarah untuk menetapkan mufakat.
Demikian disampaikan pengamat politik dari Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad, saat menyampaikan pandangan dari sudut pandang epistemologi terkait polemik klausul dalam RUU Pilkada yang mengembalikan Pemilihan Kepala Daerah kepada DPRD.
Dia mengajak kembali para penyusun UU dan publik untuk membaca kembali semangat para pendiri bangsa dan penyusun konstitusi awal. Misalnya, karya tulis Soekarno dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi yang menyebut pentingnya demorasi perwakilan karena sifat masyarakat yang sangat beragam di Tanah Air.
Dalam Pancasila 1 Juni 1945 juga Bung Karno menggagas pentingnya musyawarah mufakat. Soekarno sebagai penggali Pancasila bersama para pendiri negara yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan menyusun serta menetapkan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945, menekankan pentingnya
wisdom setiap warga negara dalam bermusyawarah untuk menetapkan mufakat.
Dia khusus mengingatkan PDI Perjuangan yang pro terhadap Pilkada langsung memikirkan kembali jati dirinya sebagai pengikut ideologi Bung Karno.
"Apakah tak dipikirkan secara mendasar, pemikiran Bung Karno itu ditabrakkan dengan demokrasi langsung?" terangnya dalam diskusi "Pilkada buat Siapa" di Cikini, Jakarta, Sabtu (13/9).
Dia meminta para pendukung Pilkada langsung memikirkan lagi aspek budaya, keterbatasan demokrasi, dan jangan terus menerus membandingkan dengan demokrasi barat. Padahal hampir semua negara maju di Barat seperti Amerika Serikat, Inggris dan Jerman, semua memakai sistem perwakilan. Di lingkup negara-negara Asia, Korea Selatan bisa jadi perbandingan pula. Korea Selatan yang merdeka belakangan dari Indonesia, namun memiliki pendapatan 4-5 kali lipat lebih besar dan lebih maju secara industri, mereka hanya melakukan pemilihan langsung untuk presiden dan DPR tyang
"Mereka yang lebih kaya dan secara sosial budaya kuat, tidak mau lagi hiruk pikuk pilkada langsung yang tak efisien dan efektif," terangnya.
"Jadi kalau Anda katakan pemilihan lewat perwakilan itu adalah kemunduran, kalau begitu Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan, itu negara-negara yang mundur?" ucapnya.
[ald]
