Berita

ilustrasi/net

Loh, Kok Polisi Sendiri Ikut Bikin Macet Jalanan Jakarta?

JUMAT, 12 SEPTEMBER 2014 | 13:01 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Setiap kegiatan yang dilaksanakan lembaga atau instansi pemerintah maupun swasta serta organisasi masyarakat dan organisasi politik tidak boleh mengganggu keamanan, keselamatan. ketertiban, kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas.

Demikian disampaikan Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan, dalam rilisnya, Jumat (12/9).
 
Dia mengkritik aktivitas yang dilakukan sejumlah instansi negara yang menimbulkan kemacetan. Misalnya, kegiatan pisah sambut Kapolda Metro Jaya dari Irjen Dwi Priyatno kepada Irjen Unggung Cahyono pada Jumat lalu (5/9). Untuk menggelar acara tersebut, Polda Metro Jaya menutup pintu masuk dari pagi  hingga sore, sehingga pelayanan masyarakat di Samsat Polda Metro Jaya terganggu. Bukan hanya itu, anggota Polisi dan masyarakat yang akan berurusan ke kantor Polda Metro Jaya terpaksa memarkir kendaraan di ruas jalan Gatot Subroto hingga kawasan SCBD Sudirman. Akibatnya kemacetan di wilayah Sudirman dan Gatot Subroto bertambah parah.


Ironisnya, Edison melanjutkan, pihak Polda Metro Jaya tidak menunjukan kepedulian terhadap  gangguan lalu lintas akibat kegiatan yang dilakukan. Sebab, beberapa hari kemudian Polda kembali menggelar kegiatan bazar selama dua hari Selasa (9/9)-Rabu (10/9) dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari. Pelaksanaan bazar digelar di halaman gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus hingga gedung utama. Demi kegiatan tersebut, Polda Metro Jaya menutup pintu masuk untuk kendaraan. Akibatnya, macet disekitar  Gatot Subroto dan Sudirman serta kawasan SCBD tak dapat dihindari.

ITW mengingatkan instansi negara, apalagi Polri, mempertimbangkan kepentingan masyarakat khususnya untuk mewujudkan kelancaran lalu lintas sebelum melakukan kegiatan. Apalagi kegiatan yang dilakukan itu tidak terkait langsung dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat.
 
Menurut Edison, ketidakpedulian terhadap kepentingan umum seperti kelancaran lalu lintas juga terjadi di sejumlah wilayah yang diisi kantor-kantor pemerintah. Seperti yang terjadi setiap hari di sepanjang jalan Merdeka Barat kawasan Monas. Setiap menjelang pukul 15.00 puluhan bus karyawan Dephub, Menko Polhukam sudah diparkir di ruas jalan tersebut. Akibatnya arus lalu lintas di kawasan tersebut menjadi macet.
 
"Petugas Dishub harus berani menindak tegas kendaraan yang parkir sembarangan, walaupun itu milik petinggi. Jangan takut," seru Edison  [ald]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Kapal-kapal yang Tertinggal

Sabtu, 09 Mei 2026 | 05:55

Teriakan ‘Bapak Aing’ Sambut Kirab Milangkala Tatar Sunda

Sabtu, 09 Mei 2026 | 05:36

Kebahagiaan Mahasiswa Baru

Sabtu, 09 Mei 2026 | 05:20

Pemerintah Mestinya Terbuka soal Harga Keekonomian BBM Bersubsidi

Sabtu, 09 Mei 2026 | 04:59

Nelayan Tradisional Soroti Tiga Isu Mendesak Masyarakat Pesisir

Sabtu, 09 Mei 2026 | 04:45

ASEAN dan Tantangan Ketahanan Energi Kawasan

Sabtu, 09 Mei 2026 | 04:25

Eks Wakapolda Sulsel Jabat Kapolda Sulteng

Sabtu, 09 Mei 2026 | 03:59

KIOTEC Kunjungi Korsel Perkuat Kapasitas SDM Kelautan

Sabtu, 09 Mei 2026 | 03:40

Meritokrasi dan Integritas dalam Promosi Perwira Tinggi TNI-Polri

Sabtu, 09 Mei 2026 | 03:28

Djaka Budi Utama Belum Tentu Bersalah dalam Kasus Suap Bea Cukai

Sabtu, 09 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya