Berita

net

Politik

PPP Sumsel: Usul Mempercepat Muktamar Baru Keinginan Perorangan

RABU, 10 SEPTEMBER 2014 | 15:51 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Selatan tidak sepakat dengan usulan sebagian elite yang mendorong Muktamar partai dipercepat jadi tahun ini. DPW PPP Sumsel menganggap desakan itu hanya berasal dari personal-personal kader, bukan suara organisasi partai.

"Ada yang meminta Muktamar dipercepat, itu hanya keinginan perseorangan yang disampaikan melalui media massa, bukan sikap DPP PPP," ujar Ketua DPW PPP Sumsel, Ibnu Hajar Dewantara, kepada Rakyat Merdeka Online Sumsel, Rabu (10/9).

DPW PPP Sumsel, lanjutnya, hanya mematuhi tiga rambu terkait penyelanggaraan Muktamar. Rambu yang pertama adalah harus sesuai dengan sikap DPP PPP, bukan personalia kader atau perseorangan.


Kedua, jika ada perbedaaan waktu dengan ketetapan Anggaran Dasar (AD), maka perbedaan pendapat itu harus dibawa ke DPP untuk diputuskan melalui Rapimnas. Rambu ketiga, lanjut Ibnu, setelah Rapimnas membuahkan hasil maka DPP membentuk panitia Muktamar dan materi Muktamar.

"Nah, tahapan ini belum dilalui. Kemarin ada rapat dewan pimpinan pusat yang mengkaji manfaat dan mudarat Muktamar dipercepat. Bagi DPW PPP Sumsel, jika ketiga mekanimse itu  sudah ditempuh, maka PPP Sumsel akan ikut pada barisan itu," tambah Ibu.

Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Lulung Lunggana, menegaskan, AD/ART atau konstitusi partai menyebutkan bahwa muktamar baru bisa digelar setahun setelah Pemilihan Presiden (Pilpres). [ald]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya