Margarito: Yang Tidak Beres Parpol, yang Disalahkan Pilkada Langsung

Jika para elite politik di DPR RI mengatakan salah satu alasan mereka ingin mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD adalah untuk meredam konflik dan menutup inefisiensi, maka ahli tata negara Margarito Kamis punya bantahan.

"Konflik? Kalau begitu ubah saja semua termasuk sistem pemilihan presiden. Karena pemilihan presiden kan potensi konflik dan polarisasinya lebih besar. Kembalikan saja Pilpres ke MPR RI," sindirnya, saat diwawancara Rakyat Merdeka Online, Selasa (9/9).

Maksud Margarito, politisi sudah menggunakan berbagai wacana untuk mengedepankan kepentingan politik golongan atau pribadinya. Dalam wacana Pilkada langsung ini, politisi memahami masalah secara setengah-setengah. Kalau begini, argumen para politisi begitu lemah.

Begitupula soal efisiensi anggaran. Sebagian politisi mengatakan Pilkada langsung memakan anggaran negara terlalu besar. Menurut Margarito, demokrasi tak melulu membicarakan anggaran. Setengah menyindir, doktor hukum asal Ternate itu meminta politisi menyerahkannya kepada ahli keuangan.

"Demokrasi itu soal transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Kalau mau efisien, bikin saja kayak rezim orde lama, yaitu demokrasi terpimpin. Itulah antitesa demokrasi liberal. Jadi jangan bicara efisiensi, di sisi lain mau membangun demokrasi yang transparan," terangnya.  

Masih katanya, persoalan efisiensi anggaran yang terjadi di tiap Pilkada terjadi karena regulasi yang njlimet. Selain itu, peraturan Pilkada sering tidak memiliki payung hukum atau bersifat pasal "karet".

Margarito juga menekankan bahwa akar masalah demokrasi Indonesia ada pada ketidakberesan partai politiknya.

"Semua ini gara-gara Parpol, jangan salahkan Pilkada langsungnya. Parpol tidak pernah becus dan serius memberikan pendidikan politik sehingga rakyat tidak mengerti. Parpol ini sibuk ke sana-sini  cuma jelang pemilihan umum. Tidak ada lagi pendidikan politik sampai ke ranting," tandasnya. [ald]