Berita

ray rangkuti/net

Politik

Ada Bukti Awal Koalisi Merah Putih Ingin Balas Dendam Politik

KAMIS, 04 SEPTEMBER 2014 | 17:59 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ada perubahan sikap yang cukup signifikan dari beberapa fraksi DPR yang tergabung di Koalisi Merah Putih di Pilpres lalu, terkait opsi pemilihan kepala daerah langsung atau tidak langsung dalam RUU Pilkada.

Sebelumnya, hampir semua fraksi DPR menginginkan pemilihan kepala daerah secara langsung. Tiba-tiba ada beberapa fraksi berubah sikap. Kini sebagian besar fraksi menginginkan pemilihan secara tidak langsung atau melalui DPRD.

Menurut pengamat politik, Ray Rangkuti, perubahan mendadak sikap tiga fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih yaitu fraksi PAN, fraksi Gerindra dan fraksi Golkar, sangat menggelikan. Sebelumnya memang, hanya fraksi Demokrat dan PPP yang setuju dengan draf pemerintah agar Pilkada langsung dihapuskan di tingkat Kabupaten dan Kota. Tapi kini, hanya PKS yang tetap menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD.


"Sekalipun tidak utuh, sikap ini memberi kesan mendalam sebagai bagian dari luka hati akibat gagal dalam pelaksanaan pilpres. Tidak ada argumen mendasar yang menjelaskan mengapa sikap fraksi-fraksi ini langsung berubah dari yang secara tegas menolak pilkada tak langsung menjadi setuju," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) itu, dalam rilisnya (Kamis, 4/9).

Menurut Ray, sikap yang berubah mendadak itu dibangun di atas argumen-argumen pemerintah, yang justru dengan keras dan tegas mereka tolak sebelumnya.

"Jelas, berpolitik dengan cara-cara seperti ini berpotensi 'membunuh' masa depan demkrasi. Cara memandang kebutuhan bangsa dikalahkan oleh sikap dan perasaan sakit hati politik," ujarnya.

Masih menurut dia, parpol Koalisi Merah Putih mengorbankan pencapaian prinsipil dan esensial dalam reformasi demi sekadar memenuhi kebutuhan politik jangka pendek, bersifat pragmatis dan balas dendam.

"Bahkan partai politik PAN, yang lahir dan besar karena cita-cita reformasinya, yang bahkan mencitakan Indonesia sebagai sebuah negara dengan sistem federal di mana Pilkada menjadi mutlak keberadaannya, kini malah berbalik mengikuti gaya dan selera politik rendahan," ujarnya. [ald]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Fuad Hasan Punya Peran Sentral Skandal Korupsi Kuota Haji

Kamis, 09 April 2026 | 16:31

UPDATE

Analis Ungkap 3 Faktor Penentu Reshuffle Kabinet di Era Prabowo Subianto.

Sabtu, 18 April 2026 | 09:43

Harga BBM Non Subsidi Naik, Perrtamax dan Dexlite Nyaris Rp24 Ribu per Liter

Sabtu, 18 April 2026 | 09:18

Menuju Kuartal II-2026: Sektor Furnitur Siap Ambil Alih Kendali Pertumbuhan

Sabtu, 18 April 2026 | 09:08

Harga Emas dan Perak Kompak Menguat di Penutupan Pekan

Sabtu, 18 April 2026 | 08:47

Trump Kembali Kecam NATO, Tegaskan AS Tak Butuh Bantuan di Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 08:30

Harga Minyak Anjlok setelah Hormuz Dibuka

Sabtu, 18 April 2026 | 08:17

Wall Street Hijau: Nasdaq Terbang Tinggi

Sabtu, 18 April 2026 | 08:03

Sempat Viral, Ini Fakta di Balik Visual Balita pada Kemasan AMDK

Sabtu, 18 April 2026 | 07:55

Bursa Eropa Menghijau Efek Pembukaan Kembali Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 07:41

Hormuz Dibuka tapi AS Tetap Menekan Iran

Sabtu, 18 April 2026 | 07:18

Selengkapnya