Berita

ray rangkuti/net

Politik

Ada Bukti Awal Koalisi Merah Putih Ingin Balas Dendam Politik

KAMIS, 04 SEPTEMBER 2014 | 17:59 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ada perubahan sikap yang cukup signifikan dari beberapa fraksi DPR yang tergabung di Koalisi Merah Putih di Pilpres lalu, terkait opsi pemilihan kepala daerah langsung atau tidak langsung dalam RUU Pilkada.

Sebelumnya, hampir semua fraksi DPR menginginkan pemilihan kepala daerah secara langsung. Tiba-tiba ada beberapa fraksi berubah sikap. Kini sebagian besar fraksi menginginkan pemilihan secara tidak langsung atau melalui DPRD.

Menurut pengamat politik, Ray Rangkuti, perubahan mendadak sikap tiga fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih yaitu fraksi PAN, fraksi Gerindra dan fraksi Golkar, sangat menggelikan. Sebelumnya memang, hanya fraksi Demokrat dan PPP yang setuju dengan draf pemerintah agar Pilkada langsung dihapuskan di tingkat Kabupaten dan Kota. Tapi kini, hanya PKS yang tetap menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD.


"Sekalipun tidak utuh, sikap ini memberi kesan mendalam sebagai bagian dari luka hati akibat gagal dalam pelaksanaan pilpres. Tidak ada argumen mendasar yang menjelaskan mengapa sikap fraksi-fraksi ini langsung berubah dari yang secara tegas menolak pilkada tak langsung menjadi setuju," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) itu, dalam rilisnya (Kamis, 4/9).

Menurut Ray, sikap yang berubah mendadak itu dibangun di atas argumen-argumen pemerintah, yang justru dengan keras dan tegas mereka tolak sebelumnya.

"Jelas, berpolitik dengan cara-cara seperti ini berpotensi 'membunuh' masa depan demkrasi. Cara memandang kebutuhan bangsa dikalahkan oleh sikap dan perasaan sakit hati politik," ujarnya.

Masih menurut dia, parpol Koalisi Merah Putih mengorbankan pencapaian prinsipil dan esensial dalam reformasi demi sekadar memenuhi kebutuhan politik jangka pendek, bersifat pragmatis dan balas dendam.

"Bahkan partai politik PAN, yang lahir dan besar karena cita-cita reformasinya, yang bahkan mencitakan Indonesia sebagai sebuah negara dengan sistem federal di mana Pilkada menjadi mutlak keberadaannya, kini malah berbalik mengikuti gaya dan selera politik rendahan," ujarnya. [ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Menkeu Baru Angkat Bicara Soal Perombakan Pejabat Bea Cukai dan Dirjen Pajak

Senin, 14 September 2026 | 17:28

UPDATE

Dina Sulaeman: Sikap Prabowo Beri Pesan Diplomatik Kuat untuk Palestina

Minggu, 20 September 2026 | 09:51

Ekonom Ungkap Skema Pendidikan Gratis PTN Tanpa Menguras APBN

Minggu, 20 September 2026 | 09:43

Prabowo Berencana Produksi Bensin dari Batu Bara

Minggu, 20 September 2026 | 08:56

Humanika: Jangan Jatuhkan Prabowo Sebelum Lima Tahun

Minggu, 20 September 2026 | 08:49

Sesuai Ambisi Prabowo, Kampus Negeri Jangan Cari Duit dari Mahasiswa Lagi

Minggu, 20 September 2026 | 08:22

Dubes Palestina Ungkap Momen Emosional Saat Peluk Prabowo di Gontor

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Ekonom: Prabowo Tinggal Lanjutkan Pendidikan Gratis dari SBY

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Keretakan Peradaban

Minggu, 20 September 2026 | 07:38

Wadanyon OPM Kodap 35 Bintang Timur Yahukimo Diringkus TNI

Minggu, 20 September 2026 | 06:46

DPD Tawarkan Solusi Netral Fiskal Demi Ekonomi Berlari Kencang

Minggu, 20 September 2026 | 06:19

Selengkapnya