Kementerian Diminta Bereskan Ego Sektoral

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan akan lebih optimal jika sinergi program lintas kementerian di bidang perekonomian lebih terorganisir.

Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) Braman Setyo mengatakan, Bappenas yang akan merancang program-program pengembangan ekonomi rakyat yang akan dilaksanakan kementerian terkait.

“Di antara kementerian tersebut ditunjuk salah satu kementerian yang menjadi leader-nya dalam melaksanakan program,” katanya di Jakarta.

Dia mencontohkan, pelaksanaan program ekonomi kerakyatan di daerah minim energi listrik sewaktu dirinya menjadi Deputi Bidang Produksi Kemenkop dan UKM. Deputi Produksi Kemenkop dan UKM memfasilitasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan mengajak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan kehadiran PLTMH ini, maka perekonomian masyarakat ikut berjalan. 

“Dulu saya sinergikan dengan kementerian lainnya. Di Cianjur Jawa Barat dengan bantuan yang kecil, koperasi peternakan bisa memanfaatkan kotoran ternak menjadi energi biogas, energi itu dialirkan ke rumah-rumah anggota,” kata Setyo.

Menurutnya, Kementerian ESDM dilibatkan dalam memanfaatkan biogas yang berasal dari peternak. Selain itu, Kementerian Pertanian diminta menjaga kesehatan sapi peternak agar kotoran sapi mampu menghasilkan biogas yang cocok. Kementerian Lingkungan Hidup membangun instalasi pengolahan air limbah agar kotoran tersebut tidak mengotori air di Sungai Citarum.

 Tidak hanya itu, sinergi terus dikembangkan dengan mengajak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memanfaatkan kotoran hewan sebagai bahan pakan perikanan budidaya. 

Menurut Setyo, sinergi dan kerja sama akan lebih optimal bila ego sektoral kementerian bisa dikurangi. “Sebenarnya, para kementerian itu bersedia tapi inisatornya siapa,” katanya.

Menko Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, tanggung jawab untuk mensejahterakan petani tidak hanya menjadi tugas Menteri Pertanian (Mentan). Namun, tanggungjawab lebih besar berada di pundak Menteri Perdagangan (Mendag).

“Persoalan pertanian kita saat ini bukan lagi persoalan produksi, tetapi persoalan perdagangan hasil pertanian,” kata dia.  ***