Jokowi-JK boleh saja sudah sah memenangkan kontes Pilpres 2014. Tapi, lusinan persoalan langsung menghadangnya, bahkan sebelum resmi dilantik.
Mulai dari "kelangkaan" bahan bakar minyak (BBM) sebagai modus untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sampai persoalan sebelumnya fenomena ISIS yang dapat menciptakan bahaya sosial politik yang sangat besar.
"Di sisi lain, melihat konfigurasi kekuatan politik parlemen, parpol pendukung Jokowi hanya sebesar 36,96 persen dibandingkan koalisi merah putih pendukung Prabowo. Tentunya hal ini akan berimplikasi pada program kerja Jokowi yang tidak mudah mendapatkan dukungan parlemen," kata Koordinator Lingkar 98, Bernard Haloho, kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Minggu, 31/8).
Melihat format kabinet itu, "turbulensi" politik di penghujung pemerintahan SBY terkait BBM akan mengalami konvergensi krusial. Apalagi jika ditambah dengan kurang tepatnya memilih personel di kabinet semakin mempersulit keadaan.
"Melihat keadaan seperti itu, Presiden terpilih Jokowi tentunya harus bersikap bijaksana. Melihat kembali platform program politiknya dan membuka komunikasi dengan parpol bukan pendukung dengan tetap memegang teguh koalisi bukan bagi-bagi kursi," ujar Bernard.
Masih menurut tokoh gerakan mahasiswa 98 ini, salah satu bidang pemerintahan yang krusial butuh perhatian sangat tinggi dari Jokowi salah satunya adalah bidang politik dan keamanan (polkam). Jabatan ini sangat strategis untuk menghadapi dan mengantisipasi gangguan terhadap agenda pemerintahan.
"Kriteria yang pas menjadi kandidat di pos Polkam ini, salah satunya Panglima TNI Jenderal Moeldoko, yang sukses mengamankan jalannya pilpres lalu," ungkap Bernard.
Dan sebagai pemimpin nasional dari sipil yang kedua di era reformasi setelah Gus Dur-Mega, Jokowi-JK harus mempertahankan spirit instansi sipil di bidang keamanan diisi oleh orang sipil yang kompeten.
Bila Gus Dur-Mega merupakan presiden pertama yang membuka sejarah dengan menempatkan orang sipil pertama menjadi Menteri Pertahanan, maka spirit tersebut sebaiknya dipertahankan. Ditambah, menempatkan orang sipil pertama di era reformasi mengepalai Badan Intelijen Negara (BIN).
"Kebijakan tersebut harusnya menjadi komitmen kuat pasangan Jokowi-JK, serius menjalankan program politiknya namun tetap ramah dan hormat dengan agenda penegakan hukum," ucapnya.
Ditandaskannya, pemilihan orang sipil menjadi Menteri atau Kepala BIN harus disertai kemampuan, pengalaman dan penerimaan orang tersebut pada jabatannya. Agar keberadaan orang yang sesuai kriteria dapat membantu dan meningkatkan kinerja pemerintahan Jokowi-JK yang bakal disibukkan dengan sejumlah masalah krusial.
[ian]
