Berita

joko widodo-megawati/net

Politik

Tugas Berat Jokowi Meredakan Perlawanan dari Kalangan Pendukungnya

SABTU, 30 AGUSTUS 2014 | 15:38 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Joko Widodo-Jusuf Kalla sebaiknya menghargai apa yang sudah menjadi keputusan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak menaikakan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Kalau misalnya Pak SBY tidak mau menaikkan itu, ya sudah itu menjadi kewenangan Beliau. Tidak usah diganggu," ujar ilmuwan politik, Muhammad AS Hikam, kepada Rakyat Merdeka Online, Sabtu (30/8).

Jokowi-JK sendiri sudah menegaskan akan mengambil kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi. Kebijakan itu bahkan sudah didukung terang-terangan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Yang jadi masalah adalah timbulnya perpecahan pendapat di internal pendukungnya mengenai rencana kebijakan yang tidak populer itu.


Hikam memberikan saran kepada Jokowi. Yang harus dilakukannya adalah menyiapkan kondisi hingga ketika "pil pahit" itu harus "ditelan" tidak ada lagi riak-riak perdebatan di internal barisan pendukungnya sendiri.

"Kalau saya jadi penasihat mereka, saya akan sarankan Jokowi menyiapkan bagaimana situasi kondusif ketika presiden dan wapres terpilih dilantik. Sambil menyiapkan itu, ia menyatukan pandangan di dalam pendukungnya sendiri, di internal PDIP dan koalisi," kata Hikam.

Dia sarankan, para elite politik pendukung Jokowi-JK sebaiknya berusaha agar adu wacana di internal mereka tidak sampai ramai di media massa.

"Yang begini-begini tak usah terlalu banyak diomongkan di media massa. Sistem komunikasinya harus satu pandangan dulu. Saya tidak salahkan media yang tugasnya mencari informasi, tapi tugas incoming president adalah menata dulu barisannya agar satu pandangan," terangnya.

Di satu sisi Hikam mengapresiasi para kader PDIP yang sejak dulu konsisten menolak kenaikan harga BBM bersubsidi seperti Rieke Diah Pitaloka atau Maruarar Sirait (Ara). Namun, ia menyarankan kepada mereka agar memahami sistem hirarki kepartaian ketika keputusan sudah diambil.

"Saya apresiasi Ara dan Rieke, tapi harus ada di dalam sistem partai mereka yang memiliki hirarki," tambahnya. [ald]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya