Berita

joko widodo-megawati/net

Politik

Tugas Berat Jokowi Meredakan Perlawanan dari Kalangan Pendukungnya

SABTU, 30 AGUSTUS 2014 | 15:38 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Joko Widodo-Jusuf Kalla sebaiknya menghargai apa yang sudah menjadi keputusan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak menaikakan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Kalau misalnya Pak SBY tidak mau menaikkan itu, ya sudah itu menjadi kewenangan Beliau. Tidak usah diganggu," ujar ilmuwan politik, Muhammad AS Hikam, kepada Rakyat Merdeka Online, Sabtu (30/8).

Jokowi-JK sendiri sudah menegaskan akan mengambil kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi. Kebijakan itu bahkan sudah didukung terang-terangan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Yang jadi masalah adalah timbulnya perpecahan pendapat di internal pendukungnya mengenai rencana kebijakan yang tidak populer itu.


Hikam memberikan saran kepada Jokowi. Yang harus dilakukannya adalah menyiapkan kondisi hingga ketika "pil pahit" itu harus "ditelan" tidak ada lagi riak-riak perdebatan di internal barisan pendukungnya sendiri.

"Kalau saya jadi penasihat mereka, saya akan sarankan Jokowi menyiapkan bagaimana situasi kondusif ketika presiden dan wapres terpilih dilantik. Sambil menyiapkan itu, ia menyatukan pandangan di dalam pendukungnya sendiri, di internal PDIP dan koalisi," kata Hikam.

Dia sarankan, para elite politik pendukung Jokowi-JK sebaiknya berusaha agar adu wacana di internal mereka tidak sampai ramai di media massa.

"Yang begini-begini tak usah terlalu banyak diomongkan di media massa. Sistem komunikasinya harus satu pandangan dulu. Saya tidak salahkan media yang tugasnya mencari informasi, tapi tugas incoming president adalah menata dulu barisannya agar satu pandangan," terangnya.

Di satu sisi Hikam mengapresiasi para kader PDIP yang sejak dulu konsisten menolak kenaikan harga BBM bersubsidi seperti Rieke Diah Pitaloka atau Maruarar Sirait (Ara). Namun, ia menyarankan kepada mereka agar memahami sistem hirarki kepartaian ketika keputusan sudah diambil.

"Saya apresiasi Ara dan Rieke, tapi harus ada di dalam sistem partai mereka yang memiliki hirarki," tambahnya. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

TNI Siap Turunkan Penerjun Khusus Padamkan Api Karhutla

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:50

KDKMP Upaya Merebut Kedaulatan Rakyat Atas Pasar

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:34

Pemerintah Kembali Kirim Bantuan ke NTT dan Kalimantan, dari Logistik hingga 500 Mesin Pompa Air

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:30

Sri Purwanti Bangun Bisnis Kuliner Halal Citarasa Nusantara di Taiwan

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:26

Rupiah Melemah, Sanksi Baru AS ke Iran jadi Biang Kerok

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:13

Prabowo Dorong Uji Coba Ubi Bombing untuk Atasi Karhutla

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:43

El Nino Sangat Kuat, Jangan Bakar Lahan untuk Land Clearing

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:42

Rumor 62,2 Persen Saham BYAN Warning bagi Pasar Modal

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:40

Pencemaran Berulang, DPR Desak Sumber Limbah Pencemar Kali Bekasi Diusut

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:40

Bioskop Jaksinema Hadir di Pasar Rumput, Tiket Cuma Rp15 Ribu

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:28

Selengkapnya