Berita

joko widodo-megawati/net

Politik

Tugas Berat Jokowi Meredakan Perlawanan dari Kalangan Pendukungnya

SABTU, 30 AGUSTUS 2014 | 15:38 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Joko Widodo-Jusuf Kalla sebaiknya menghargai apa yang sudah menjadi keputusan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak menaikakan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Kalau misalnya Pak SBY tidak mau menaikkan itu, ya sudah itu menjadi kewenangan Beliau. Tidak usah diganggu," ujar ilmuwan politik, Muhammad AS Hikam, kepada Rakyat Merdeka Online, Sabtu (30/8).

Jokowi-JK sendiri sudah menegaskan akan mengambil kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi. Kebijakan itu bahkan sudah didukung terang-terangan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Yang jadi masalah adalah timbulnya perpecahan pendapat di internal pendukungnya mengenai rencana kebijakan yang tidak populer itu.


Hikam memberikan saran kepada Jokowi. Yang harus dilakukannya adalah menyiapkan kondisi hingga ketika "pil pahit" itu harus "ditelan" tidak ada lagi riak-riak perdebatan di internal barisan pendukungnya sendiri.

"Kalau saya jadi penasihat mereka, saya akan sarankan Jokowi menyiapkan bagaimana situasi kondusif ketika presiden dan wapres terpilih dilantik. Sambil menyiapkan itu, ia menyatukan pandangan di dalam pendukungnya sendiri, di internal PDIP dan koalisi," kata Hikam.

Dia sarankan, para elite politik pendukung Jokowi-JK sebaiknya berusaha agar adu wacana di internal mereka tidak sampai ramai di media massa.

"Yang begini-begini tak usah terlalu banyak diomongkan di media massa. Sistem komunikasinya harus satu pandangan dulu. Saya tidak salahkan media yang tugasnya mencari informasi, tapi tugas incoming president adalah menata dulu barisannya agar satu pandangan," terangnya.

Di satu sisi Hikam mengapresiasi para kader PDIP yang sejak dulu konsisten menolak kenaikan harga BBM bersubsidi seperti Rieke Diah Pitaloka atau Maruarar Sirait (Ara). Namun, ia menyarankan kepada mereka agar memahami sistem hirarki kepartaian ketika keputusan sudah diambil.

"Saya apresiasi Ara dan Rieke, tapi harus ada di dalam sistem partai mereka yang memiliki hirarki," tambahnya. [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya