DPP Demokrat: SBY Memberi Pilihan Menu yang Besar kepada Jokowi

Pemerintahan Presiden SBY tidak akan menaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi sampai akhir masa jabatannya karena harga minyak dunia masih di bawah US$ 100 per barel.

"Tak ada rencana kenaikan karena harga minyak dunia berada di bawah seratus dolar. Pak SBY mempertimbangkan masih ada opsi lainnya," kata  Ketua DPP Partai Demokrat, Ikhsan Modjo, dalam diskusi "Bola Panas BBM" di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (30/8).

Ditegaskannya, pemerintahan sekarang (SBY) pada intinya sudah memberikan satu pilihan menu yang besar atau ruang sebesar-besarnya kepada pemerintahan berikutnya untuk mengambil kebijakan atau opsi lain untuk menekan defisit.

"Jadi tak bisa direduksi hanya menaikkan, menurunkan, atau menstabilkan harga BBM. Kita harus lihat skema apa yang ditawarkan pemerintahan baru," ujarnya.

Dia juga mengatakan bahwa tidak ada semangat intervensi dari pemerintahan SBY saat ini terhadap rencana program Jokowi-JK. SBY dan pemerintahannya memberi ruang sebesar-besarnya dan bahkan siap bekerjasama lewat pertemuan-pertemuan tim transisi Jokowi dengan kementerian-kementerian, Bappenas dan Menko Ekuin.

SBY sendiri menegaskan pasti menaikkan harga BBM bersubsidi bila dalam waktu tujuh pekan ke depan tiba-tiba ada perubahan situasi dramatis, harga minyak mentah dunia meroket dan apabila harga bahan bakar minyak (BBM) tak dinaikkkan maka APBN Indonesia jebol.

SBY mencoba memahami mengapa ia terus dipaksa untuk menaikkan BBM. Yang ia tangkap, hal itu didesak untuk menekan defisit. Namun alasan itu baginya kurang tepat, karena pemerintahan yang ia pimpin sudah melakukan banyak langkah untuk menekan defisit.

"Tahun lalu BBM dinaikkan, tahun ini kami naikkan harga listrik, menaikkan bahan bakar gas, pemotongan anggaran, itu semua untuk kurangi defisit," kata SBY  dalam program wawancara khusus "Isu Terkini" yang disebarluaskan lewat Youtube, kemarin. [ald]