Berita

joko widodo/net

Politik

Jokowi Mesti Jauhi Kaum Neolib dan Minta Masukan Ekonom Nasionalis Kerakyatan

SABTU, 30 AGUSTUS 2014 | 08:58 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Rencana Joko Widodo-Jusuf Kalla menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi setelah resmi menjabat Presiden dan Wapres, mesti dikaji kembali sebelum dilaksanakan.

Aktivis politik, Ahmad Kasino, menyatakan, rencana itu harus ditinjau dan dipikirkan masak-masak, serta mencari jalan penyelesaian lain untuk mengatasi defisit anggaran.

Tokoh gerakan mahasiswa 98 itu ingatkan, terpilihnya Jokowi sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia adalah kemauan kuat rakyat Indonesia yang ingin mencari pemimpin yang mewakili suasana batin rakyat Indonesia yang diwakili oleh pemimpin jujur, sederhana dan merakyat.


"Ini sebetulnya modal sosial dan momentum yang sungguh luar biasa untuk melakukan perubahan ke arah lebih baik," terang Kasino saat diwawancara Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu.

Menurutnya, kenaikan harga BBM bisa memicu proses delegitimasi awal terhadap pemerintahan Jokowi karena sangat sensitif bagi kehidupan rakyat. Sekali saja BBM naik, maka harga kebutuhan pokok, transprotasi dan lainnya pun akan naik.

Dia meminta Jokowi untuk memikirkan masak-masak dampak itu. Jokowi juga harus menjauhkan diri dari pengaruh para ekonom neoliberal yang sedang mengerumuninya untuk memberi masukan-masukan hal ekonomi.
 
"Saran saya untuk mengatasi ini, Jokowi harus bertemu dengan kalangan ekonom yang nasionalis dan kerakyatan seperti DR Rizal Ramli, Kwik Kian Gie, DR Hendri Saparini, Ichsanudin Noorsy dan lainnya, untuk membicarakan jalan lain mengatasi defisit anggaran, asalkan tidak menaikkan harga BBM," terangnya. [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya