Berita

ilustrasi

Politik

SBY Bela Subsidi Asalkan Tidak Berlebihan dan Tepat Sasaran

JUMAT, 29 AGUSTUS 2014 | 20:10 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

. Sebenarnya, persoalan subsidi untuk rakyat selalu dihadapi satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya.

Bukan cuma dirasakan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tetapi juga akan dirasakan pemerintahan di masa lalu dan yang akan datang.

Demikian ditegaskan Presiden SBY dalam program wawancara khusus "Isu Terkini" yang disebarluaskan lewat Youtube, hari ini (Jumat, 29/8).


SBY menjelaskan, bagi negara yang menganut sistem ekonomi kapitalistik atau rakyat biasa menyebutnya neoliberal, subsidi tidak begitu disukai.

"Tapi saya berpendapat lain. Untuk Indonesia, mengingat masih banyak saudara kita yang miskin, daya belinya rendah, kalau subsidi betul-betul untuk menolong rakyat, jumlahnya tak berlebihan dan tepat sasaran, saya kira tak keliru," kata SBY.

Menurut dia, besaran subsidi mesti dijaga, subsidi mesti dijaga agar tetap pas.  Namun, SBY menekankan bahwa dirinya pun berpendapat sama dengan banyak pihak bahwa di masa mendatang subsidi harus makin dikurangi jumlahnya.

"Pemerintahan saya juga berupaya, yang penting itu secara bertahap. Agar di satu sisi APBN bagus dan makin ideal, tapi di sisi lain tidak memberikan beban berlebihan pada rakyat kita dan melahirkan goncangan ekonomi," ujar SBY.

Yang pasti, ia sadari bahwa subsidi harus dikurangi dan SBY juga yakin pemerintahan mendatang di bawah Joko Widodo melakukan hal sama. [ald]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya