Berita

ilustrasi

Bisnis

Agar Harga Daging Terkendali, Jokowi Diminta Pilih Mentan Dari Non Parpol

Calon Bos Pertamina Mesti Bebas Dari Tekanan Politik & Pejabat
KAMIS, 28 AGUSTUS 2014 | 10:08 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pemerintah baru diharapkan bisa menyelesaikan target swasembada pangan. Hal ini untuk menekan ketergantungan impor daging dan pangan.

Ketua Komite Daging Sapi Jakarta Raya Sarman Simanjorang mengatakan, target swasembada pangan dan daging yang pemerintah saat ini telah gagal. Kegagalan ini salah satu penyebabnya masih tingginya ego sektoral kementerian.

“Karena itu, Jokowi harus bisa melanjutkan program swasembada pangan dan daging,” katanya kepada Rakyat Merdeka seusai diskusi bertema Mengintip Kabinet Ekonomi Jokowi-JK di Jakarta, kemarin.


Menurut Sarman, salah satu cara untuk meningkatkan target itu yakni dengan memilih Menteri Pertanian yang tepat. Karena itu, pihaknya sangat  berharap posisi menteri pertanian tidak diisi kader partai, melainkan kalangan profesional yang memahami sektor pangan.

Dia mengatakan, saat ini harga daging sapi di pasar Jakarta sudah berkisar Rp 80-85 ribu per kilogram (kg) dan menurutnya harga itu sudah ideal. “Masih tingginya harga daging saat Lebaran karena permintaan melonjak dan pasokan minim,” katanya.

Sarman menegaskan, jika sekarang masih ada yang menjual daging di atas Rp 80 ribu, itu disebabkan masalah transportasi dan pedagangnya ingin mencari untung.
Sarman berharap pemerintah bisa mempercepat pembangunan infrastruktur dan logistik yang dianggap sebagai salah satu faktor penghambat penyaluran daging.

Hal berbeda disampaikan Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia Asnawi Anwar. Menurutnya, harga daging saat ini masih bertengger Rp 95 ribu per kg bahkan bisa lebih. Kenapa masih mahal? Menurutnya, karena harga timbang hidup sapi masih Rp 38 ribu per kg. Sedangkan harga karkas masih Rp 74-75 ribu per kg.

Sebelumnya, Presiden terpilih Jokowi mengatakan, Kementerian Pertanian harus diisi orang yang menguasai bidang tersebut. Pasalnnya, Kementan akan jadi prioritas dalam pemerintahannya.

“Pertanian dan energi menjadi fokus kami. Kalau pertanian, goal-nya swasembada pangan. Jadi harus dipegang oleh orang yang mengerti, tahu, punya kompetensi dan kemampuan di bidang pertanian, terutama pangan,” terangnya.

Bebas Tekanan Politik

Terkait pengganti Dirut Pertamina Karen Agustiawan, para direktur dari internal Pertamina sendiri sudah digadang-gadang untuk mengisi posisi strategis tersebut. Nama dari internal yang muncul adalah Direktur Pemasaran dan Niaga Hanung Budya, Direktur Gas Hari Karyuliarto dan bekas Direktur Pemasaran dan Niaga Ahmad Faisal.

Pengamat Energi Kurtubi mengingatkan direktur utama Pertamina yang baru harus mengerti betul industri migas dan tidak bisa dibohongi oleh staf ahli hingga para direkturnya. Pasalnya, semua kelompok kepentingan seringkali masuk lewat jalur-jalur bawahan direktur utama.

“Sudah lazim diketahui kelompok kepentingan itu masuk lewat macam–macam, bisa lewat direktur dan lain-lain, sehingga Pertamina kecolongan, yang tak kalah penting direktur utama yang baru harus baru bekerja untuk kepentingan rakyat bukan mafia,” tegas Kurtubi.

Menyinggung sejumlah nama direktur yang disebut-sebut akan menggantikan Karen, Kurtubi mewanti-wanti agar jangan sampai calon itu mudah ditekan oleh pengusaha, pejabat atau petinggi Partai Politik (Parpol).  ***

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Merawat Tradisi Intelektual Mahasiswa Lewat Peluncuran Buku Pergerakan

Senin, 06 Juli 2026 | 03:59

Demokrasi Liberal dan Benteng Oligarki

Senin, 06 Juli 2026 | 03:43

ICX Realisasikan Buyback Rp71 Miliar Perkuat Sistem Tata Kelola

Senin, 06 Juli 2026 | 03:20

Polresta Bandara Soetta Bongkar Home Industry Vape Isi Ganja Beromzet Miliaran

Senin, 06 Juli 2026 | 02:59

Manifesto AJIP Bali: Ketika Pariwisata Kehilangan Arah

Senin, 06 Juli 2026 | 02:35

Perpres 111/2025 soal LGBT Ancaman Nirmiliter jadi Langkah Preventif Terukur

Senin, 06 Juli 2026 | 02:12

Nyali Semesta: Ali Khamenei dan Puncak Kepemimpinan Transendental

Senin, 06 Juli 2026 | 01:57

UMKM dan Budaya Minangkabau Bergaung di Malaysia

Senin, 06 Juli 2026 | 01:40

Jaksa telah Berubah Menjadi Pengacara Jokowi

Senin, 06 Juli 2026 | 01:20

Aiptu Sumaryanto jadi Korban Ketiga yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba di Katingan

Senin, 06 Juli 2026 | 00:59

Selengkapnya