Berita

Politik

MENANTI KABINET JOKOWI-JK

Sangat Mungkin, Praktik Percaloan Kantor Transisi Berlangsung Canggih

SENIN, 25 AGUSTUS 2014 | 15:44 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Calon Presiden terpilih Joko Widodo harus punya mekanisme pengawasan dan pola penindakan tegas terhadap seluruh Tim Transisi pimpinan Rini Soemarno, guna mencegah praktik percaloan atau broker proyek.

Sejumlah personil di Kantor Transisi Jokowi-JK dinilai tidak terlepas dari kepentingan bisnis dan motif mengejar jabatan atau menempatkan orang.

"Sejak awal, saya sudah mengkritisi keberadaan Rini Soewandi yang memimpin Kantor Transisi Jokowi, yang tidak terlepas dari dugaan kepentingan yang bisa jadi terkait motif bisnis atau jabatan," ujar politisi Partai Nasdem, Despen Ompusunggu, dalam pernyataan tertulis, Senin (25/8).


Belakangan, lanjutnya, orang-orang tertentu yang kemudian dilibatkan di Pokja (kelompok kerja) juga tidak steril dari kepentingan-kepentingan proyek.

Menurut pengurus DPP Partai Nasdem ini, ketatnya pertarungan untuk mendapatkan posisi strategis di Pemerintahan Jokowi-JK telah melahirkan mentalitas calo dan kreativitas para broker politik dengan pola transaksional sebagai imbalan jabatan tertentu.

"Yang dimanfaatkan adalah keberadaan Kantor Transisi, serta jualan akses kedekatan kepada Jokowi dan JK," tegasnya.

Dia juga yakin, praktik percaloan jabatan dan proyek melalui program yang disusun di Kantor Transisi sangat mungkin berlangsung canggih karena memboncengi program-program pilihan yang nantinya dieksekusi pemerintah, atau melalui skema pelibatan dengan swasta. [ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Menkeu Baru Angkat Bicara Soal Perombakan Pejabat Bea Cukai dan Dirjen Pajak

Senin, 14 September 2026 | 17:28

UPDATE

Dina Sulaeman: Sikap Prabowo Beri Pesan Diplomatik Kuat untuk Palestina

Minggu, 20 September 2026 | 09:51

Ekonom Ungkap Skema Pendidikan Gratis PTN Tanpa Menguras APBN

Minggu, 20 September 2026 | 09:43

Prabowo Berencana Produksi Bensin dari Batu Bara

Minggu, 20 September 2026 | 08:56

Humanika: Jangan Jatuhkan Prabowo Sebelum Lima Tahun

Minggu, 20 September 2026 | 08:49

Sesuai Ambisi Prabowo, Kampus Negeri Jangan Cari Duit dari Mahasiswa Lagi

Minggu, 20 September 2026 | 08:22

Dubes Palestina Ungkap Momen Emosional Saat Peluk Prabowo di Gontor

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Ekonom: Prabowo Tinggal Lanjutkan Pendidikan Gratis dari SBY

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Keretakan Peradaban

Minggu, 20 September 2026 | 07:38

Wadanyon OPM Kodap 35 Bintang Timur Yahukimo Diringkus TNI

Minggu, 20 September 2026 | 06:46

DPD Tawarkan Solusi Netral Fiskal Demi Ekonomi Berlari Kencang

Minggu, 20 September 2026 | 06:19

Selengkapnya