Berita

ilustrasi, Gas 12 Kg

Bisnis

Ngaco, Kenaikan Harga Gas 12 Kg Diklaim Tak Kurangi Warga Miskin

Di Lapangan, Harga Tabung Bisa Naik Berlipat Apalagi Jualannya Berjenjang
SENIN, 25 AGUSTUS 2014 | 10:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pemerintah mengklaim kenaikan harga elpiji 12 kilogram (kg) tidak akan berdampak pada kenaikan jumlah orang miskin. Padahal, kenaikan itu akan berdampak pada naiknya harga makanan yang otomatis menambah beban masyarakat.

“Kalau kenaikan elpij 12 kg nggak terlalu berdampak (pada orang miskin),” klaim Asisten Koodinator Kelompok Kerja (Pokja) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Ari Perdana.

Menurutnya, kenaikan harga elpiji 12 kg sangat minim pengaruhnya pada tingkat kemiskinan. Soalnya, penggunanya sangat sedikit dan berasal dari kelas atas.


Kendati begitu, kata Ari, kemungkinan berpengaruh pada kemiskinan tetap ada jika kenaikan harga elpiji 12 kg membuat harga kebutuhan ikut naik. Tapi hal itu tidak akan terlalu besar.

Hal senada disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo. Menurut dia, kenaikan harga elpiji 12 kg tidak akan memberikan dampak besar bagi kenaikan harga secara umum atau biasa disebut inflasi. Apalagi, kenaikan tersebut sudah diperhitungkan oleh pemerintah.

Vice President Elpiji dan Gas Product PT Pertamina (Persero) Gigih Wahyu Irianto mengaku pihaknya sedang melakukan konsultasi dengan pemerintah terkait kenaikan harga elpiji 12 kg yang rencananya dilakukan tahun ini.

Pengamat ekonomi Universitas Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko menilai, kebijakan kenaikan gas elpiji 12 kg justru berpotensi semakin memperbesar jumlah kelompok masyarakat miskin.

“Kenaikan harga gas riskan juga terhadap penambahan angka kemiskinan,” sebutnya. Ngaco, kalau dibilang kenaikan harga gas 12 Kg tidak berpengaruh ke kemiskinan.  Alasannya, begitu harga gas 12 kg naik, maka harga makanan jadi juga akan naik. Sementara masyarakat termasuk usaha kecil sangat rentan terhadap dampak kebijakan ini.

Agustinus yakin, kenaikan harga makanan jadi akan mengerek laju inflasi yang kemudian berkorelasi dengan angka kemiskinan. “Risikonya besar (kenaikan harga gas 12 kg). Karena kemiskinan rentan dan sangat sensitif terhadap kebijakan makro ekonomi,” ungkapnya.

Untuk itu, katanya, pemerintah perlu membuat kebijakan dan strategi penyangga agar jumlah penduduk miskin tidak semakin banyak.

Direktur Indonesia Monitoring Centre (IMC) Supriansa mengatakan, kenaikan inflasi dan lonjakan harga makanan berdampak pada meningkatnya beban masyarakat. Apalagi, belum lama ini tarif dasar listik (TDL) pengguna listrik rumah tangga 1.300 volt ampere ke atas sudah dinaikkan juga. “Beban masyarakat akan bertambah. Secara tidak langsung akan menaikkan harga dan melonjaknya jumlah orang miskin,” katanya.

Supriansa mengatakan, meski pemerintah menaikkan harganya tidak tinggi, misalnya Rp 1.000 per kg tapi di lapangan harga itu jauh berbeda. Kenaikkannya bisa berlipat-lipat. “Apalagi proses penjualannya berjenjang. Jadi harga dari agen hingga konsumen akan berbeda,” jelasnya.

Bahkan, kata dia, sebelum naik harganya, pasti elpiji 12 kg di lapangan sudah naik duluan karena para agen dan penyalur menahan pasokan. Akibatnya, pasokan menjadi langka dan harga ikutan melonjak. Kondisi itu tidak hanya terjadi pada elpiji 12 kg saja, tapi juga akan langsung berdampak kepada langkanya elpiji 3 kg.

“Dengan naiknya harga elpiji 3 kg yang selama ini disubsidi pemerintah, maka angka kemiskinan akan ikutan naik,” bebernya.

Karena itu, Supriansa menyarankan, sebelum penyaluran elpiji 3 kg digunakan sistem tertutup, sebaiknya kebijakan untuk menaikkan harga elpiji 12 kg tidak dipaksakan jalan.   ***

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Merawat Tradisi Intelektual Mahasiswa Lewat Peluncuran Buku Pergerakan

Senin, 06 Juli 2026 | 03:59

Demokrasi Liberal dan Benteng Oligarki

Senin, 06 Juli 2026 | 03:43

ICX Realisasikan Buyback Rp71 Miliar Perkuat Sistem Tata Kelola

Senin, 06 Juli 2026 | 03:20

Polresta Bandara Soetta Bongkar Home Industry Vape Isi Ganja Beromzet Miliaran

Senin, 06 Juli 2026 | 02:59

Manifesto AJIP Bali: Ketika Pariwisata Kehilangan Arah

Senin, 06 Juli 2026 | 02:35

Perpres 111/2025 soal LGBT Ancaman Nirmiliter jadi Langkah Preventif Terukur

Senin, 06 Juli 2026 | 02:12

Nyali Semesta: Ali Khamenei dan Puncak Kepemimpinan Transendental

Senin, 06 Juli 2026 | 01:57

UMKM dan Budaya Minangkabau Bergaung di Malaysia

Senin, 06 Juli 2026 | 01:40

Jaksa telah Berubah Menjadi Pengacara Jokowi

Senin, 06 Juli 2026 | 01:20

Aiptu Sumaryanto jadi Korban Ketiga yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba di Katingan

Senin, 06 Juli 2026 | 00:59

Selengkapnya