Sarana transportasi laut yang solid sangat dibutuhkan bagi negara kepulauan seperti Indonesia, yang secara geografis didominasi oleh unsur air dan kelautan.
Atas dasar itu, Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional) menilai Indonesia harus lebih banyak lagi membangun transportasi laut disamping sarana transportasi darat maupun udara.
Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Angkatan 49 Boedhi Setiadjid mengatakan, dalam kalkulasi pembiayaan, secara umum biaya transportasi laut hanya 30 persen, sisanya 70 persen terjadi di darat, yakni berupa biaya angkutan darat, pergudangan dan perizinan.
“Di luar biaya-biaya itu, di darat sering ditemui praktik-praktik ilegal berupa pungutan-pungutan tidak resmi yang semakin memberatkan dunia usaha sehingga menyebabkan ekonomi biaya tinggi,†kata dia.
Boedhi mengatakan, konsep tol laut akan dapat mengembangkan ekonomi maritim, yaitu dengan menjadikan laut sebagai basis konektivitas produksi dan pemasaran antar daerah/pulau di Indonesia dan regional.
Adanya disparitas harga antara wilayah barat dan timur Indonesia, kata dia, membuat moda angkutan laut terbilang paling murah. Realisasi tol laut juga dapat menurunkan biaya logistik dan diharapkan stabilitas harga barang maupun komoditas antar daerah bisa terjaga, sehingga disparitas harganya tidak terlalu tinggi antara wilayah satu dengan lainnya.
Sebelumnya, tol laut digambarkan sebagai armada kapal besar yang secara reguler berlayar melayani angkutan logistik dari ujung barat Indonesia ke ujung timur Indonesia dan sebaliknya. Kapal-kapal secara reguler menghubungkan wilayah-wilayah/pulau-pulau sekitarnya maupun ke kawasan regional di wilayah Asia-Pasifik.
“Untuk membangun moda transportasi dengan konsep tol laut, pemerintah harus melibatkan pendanaan swasta dan untuk merangsang keterlibatan swasta pemerintahan yang baru sebaiknya memangkas perizinan yang menghambat pengembangan infrastrukturnya,†jelas Boedhi.
Dia mengaku, saat ini pihaknya tengah mengkaji lebih jauh bagaimana implementasi program strategis tol laut dapat diterapkan dalam sistem konektivitas nasional berikut tantangan dan hambatannya.
Menurut Boedhi, kemaritiman Indonesia dapat menjadi aset tersendiri, tinggal bagaimana komitmen pemerintah terpilih untuk melaksanakan program itu. Pihaknya juga berharap agar pengembangan teknologi kelautan ke depan dapat mendukung pembangunan maritim nasional.
Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Bobby Mamahit mengaku istilah tol laut yang digunakan kurang tepat. Karena dalam dunia maritim tidak ada tol laut.
Namun di sisi lain, Bobby menilai program yang diusung Presiden terpilih Joko Widodo merupakan hal yang patut diapresiasi, mengingat hal itu demi kepentingan rakyat Indonesia.
Bobby menyarankan agar proyek itu diimbangi dengan pemerataan kawasan industri yang lebih didorong mengarah ke Indonesia Timur.
“Itu harus diimbangi industrinya supaya daya angkutnya efisien. Lagian kapal besar kan tidak bisa masuk ke semua pelabuhan, jadi pelabuhannya harus besar,†terangnya.
Untuk itu, siapapun nanti yang terpilih menjadi presiden, Ditjen Perhubungan Laut akan selalu mendukung program tersebut dan membantu mewujudkannya. ***
