Daya saing infrastruktur Indonesia masih menempati rangking 70 sampai 80 di tingkat global. Padahal sebagai negara berkembang, Indonesia mesti mempercepat pembangunan infrastruktur guna mendukung perputaran roda ekonomi nasional.
“Daya saing infrastruktur Indonesia masih rendah dibanding negara lain. Rangking infrastruktur juga masih menjadi beban. Kita terus berupaya untuk meningkatan competitiveness,†ujar Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, perkembangan infrastruktur bisa berjalan tegak lurus dengan kemajuan perekonomian dan pendapatan suatu negara.
“Kita sudah sepakat infrastruktur itu membawa kemajuan ekonomi. Kita bisa melihat beberapa kawasan dan negara yang infrastrukturnya baik secara umum pendapatannya tinggi dan daerah tersebut jadi produktif,†ucapnya.
Hermanto menjelaskan, lima tahun lalu pemerintah mencanangkan dana investasi infrastruktur mencapai Rp 1.900 triliun. Namun, tahun 2014 proyeksinya hanya Rp 1.870 triliun.
Ia menyatakan, salah satu instrumen infrastruktur yang menjadi faktor pertumbuhan ekonomi adalah jalan. Pihaknya mengklaim terus menggenjot pembangunan jalan. Apalagi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 semakin dekat.
“Target kami tuntaskan Trans Jawa. Ini juga mempertimbangkan kita tahun depan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sebagai pasar tunggal, kesiapan nasional diperlukan untuk efektif terbukanya MEA,†terangnya.
Selain itu, Hermanto menjelaskan, sebagai pasar untuk ASEAN, pemerintah juga telah menyepakati pembangunan ASEAN Railway dan Express Way alias jalan lintas cepat di kawasan Sumatera. Pembangunan-pembangunan itu diharapkan dapat rampung dalam 5 tahun ke depan.
Untuk pembangunan infrastruktur jalan dan secara umum, Hermanto menyatakan pentingnya peran BUMN. “Kita harapkan BUMN dapat memainkan peran penting,†timpal dia.
Ia menjelaskan, saat ini Indonesia memiliki jalan sepanjang 500.000 kilometer (km). Akan tetapi, jalan yang termasuk kategori jalan ekspres atau jalan tol hanya 800 km. Sebanyak 40.000 km merupakan jalan nasional, 51.000 km jalan provinsi, sisanya merupakan jalan kabupaten dan kota.
Menteri PU Djoko Kirmanto menambahkan, masalah yang tidak terselesaikan setiap tahun di sektor infrastruktur adalah masalah tanah. Hal tersebut disebabkan karena Indonesia kekurangan lahan kosong.
Djoko menilai, pembangunan infrastruktur terutama jalanan yang menjadi infrastruktur penting menjadi terhambat.
Anggota Komisi lV DPR Sukiman mengatakan, saat ini pembangunan infrastruktur belum merata. Oleh karena itu, APBN harus mengedepankan infrastruktur yang berada di daerah tertinggal. Tujuannya agar jurang pemisah antara Pulau Jawa dan non Pulau Jawa yang selama ini terbentang lebar semakin dipersempit.
“APBN 2015 seharusnya menjadi perubahan yang baik, artinya pembagunan sistem juga harus berjalan baik untuk kebaikan rakyat. Sebab, APBN tidak boleh hanya untuk memenuhi hajat dan kegiatan yang sifatnya rutinitas, tapi harus bisa membuat perubahan,†tandasnya. ***
