Berita

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

On The Spot

Loket Pendaftaran Capim KPK Di Rasuna Said Sepi Peminat

Baru Didatangi 4 Orang, Satunya Dari NTB
RABU, 20 AGUSTUS 2014 | 08:27 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Ada loket baru yang dibuka di lobby Graha Pengayoman di kompleks Kementerian Hukum dan HAM Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Loketnya terbuka tanpa sekat. Tiang pembatas antrean dengan tali merah menjadi pemisah area loket dengan ruang tunggu tamu di lobby ini.

Dua meja kayu warna cokelat oak ditata sejajar. Ada celah selebar 1 meter di antara kedua meja untuk lalu lalang orang menuju ruang di belakang. Pintu ruangan yang terbuat dari kaca dibuka lebar.

Di setiap meja diberi papan nama yang karton bertuliskan “Pendaftaran”. Juga tiga kursi berlapis kain warna emas. Satu untuk petugas loket. Dua lagi untuk mendaftar. Kursi yang sama ditata berderet menghadap meja sebagai tempat mengantre dan menunggu dilayani.


Loket apa ini? Dari papan nama yang dipasang di atas pintu ruangan di belakang meja, loket ini dibuat oleh Panitia Seleksi (Pansel) KPK. Di sinilah tempat pendaftaran calon pimpinan KPK.

Informasi mengenai pembukaan pendaftaran calon pimpinan (capim) KPK disampaikan lewat spanduk. Spanduk dipasang di dinding balkon di atas meja pendaftaran.

Di situ dicantumkan bahwa pendaftaran calon pimpinan KPK periode 2014-2018 telah dibuka sejak 15 Agustus 2014. Loket pendaftaran buka sampai 3 September 2014. Waktu pendaftaran mulai pukul 9 pagi sampai 4 sore.

Pendaftaran calon pimpinan KPK dibuka untuk mencari pengganti Busyro Muqoddas. Wakil kKtua KPK itu akan mengakhiri masa baktinya pada Desember 2014.

Saat Rakyat Merdeka berkunjung Senin sore, hanya satu meja pendaftaran yang dijaga seorang petugas pria. Ia mengenakan seragam biru khas Kementerian Hukum dan HAM. Namanya Agung dengan inisial HK di tanda pengenal yang dipasang di dada kanan. Ia mengaku diperbantukan di Sekretariat Pansel KPK untuk melayani pendaftar.

Suasana di loket pendaftaran ini tampak sepi. Dua lusin kursi tunggu tak ada yang menempati.

Menengok ke ruang Sekretariat Pansel di belakang pendaftaran, tampak meja panjang. Di atasnya berdiri tiga monitor komputer layar datar. Semuanya mati. Di meja sebelah kanan, dua staf bercengkrama sambil menatap layar laptop. Mereka ngobrol ditemani sepiring snacks.

Di salah satu meja di pojok kiri, duduk seorang pria yang sudah berumur mengenakan kaca mata berbingkai tebal. Penampilannya santai, mengenakan kemeja lengan pendek garis-garis. Ia adalah Ahmad Ube, Kepala Sekretariat. Enam map filling di atas mejanya tampak kosong. Belum ada surat-suratnya.

Staf lainnya tampak sudah merapikan meja kerjanya, bersiap untuk pulang. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 lewat. Agung belum beranjak dari meja pendaftaran sampai ditutup tepat pukul 4 sore.

“Sejak loket dibuka pada Jumat lalu baru empat orang yang datang ke lokasi pendaftaran ini,” kata Agung sambil membuka buku catatan tamu di hadapannya.

Dengan penggaris, halaman buku dibagi menjadi empat kolom. Yakni kolom nomor, nama lengkap, profesi dan alamat. Semua judul kolom dibuat dengan tulisan tangan.

“Tadi pagi ada seorang pria datang mendaftar. Dia yang pertama yang membawa berkas dan mendaftar. Karena berkasnya belum lengkap, maka dia diminta untuk melengkapinya,” ujarnya.

Menurut dia, tiga nama yang tercatat di buku registrasi baru sekadar mencari informasi mengenai pendaftaran capim KPK. “Belum bawa berkas. Katanya, mereka akan mendaftar setelah tahu persyaratannya,” kata Agung.

Dari alamatnya, tiga orang yang datang ke loket pendaftaran tinggal di luar kota. Yakni Bogor, Bandung dan Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Mereka yang berminat mendaftarkan, kata Agung, tak perlu jauh-jauh ke kantor Kemenkum HAM di Jakarta untuk sekadar mengenai persyaratan pendaftaran. Cukup buka membuka situs kementerian ini di www.kemenkumham.go.id.

“Semua persyaratan juga ada di sana. Formulir pendaftarannya juga didapat secara online. Tapi untuk pendaftarannya orang tetap harus datang ke sini guna menyerahkan berkas,” jelasnya.

Membuka situs yang disebut Agung tampak pemberitahuan mengenai seleksi capim KPK ditempatkan di banner beranda. Pemberitahuan ini tampak mencolok karena dibuat selebar layar dan berlatar belakang bendera merah putih.

Ketika banner ini diklik, halaman berganti menampilkan mengenai pengumuman pendaftaran capim KPK lengkap dengan persyaratan dan dokumen yang harus dipersiapkan.

Di bagian bawah laman ada sejumlah formulir yang bisa diunduh. Yakni formulir F1 dalam format Microsoft Excel. Pendaftar diminta mengisi daftar riwayat hidup di formulir itu. Kemudian mengisi formulir F2 kesediaan tidak menjadi pengurus parpol.

Formulir F3 mengenai laporan daftar kekayaan. Formulir F3 surat pernyataan melepaskan jabatan struktural dan F5 kesediaan untuk tidak menjalankan profesi jika nanti terpilih jadi pimpinan KPK.

Formulir F2 sampai F5 yang dibuat dalam format Microsoft Word itu diunduh dalam keadaan kosong. Pendaftar harus mengisinya sesuai format yang sudah ditetapkan. Kemudian dicetak. Hasil cetakan itu diberi materai Rp 6.000 dan ditandatangani. Ketika mendaftar, lima formulir ini turut disertakan bersama dokumen persyaratan.

Atlet Karate Ikut Daftar Capim KPK

Jebolan S2 Pendidikan

Kepala Sekretariat Pansel KPK Ahmad Ube mengungkapkan, pendaftar yang sudah mempersiapkan berkas adalah Maju Dharyanto Hutapea.

“Tapi berkasnya belum lengkap. Kita minta dilengkapi,” ujarnya pria yang telah beberapa kali terlibat dalam Pansel KPK itu. 

Salah satu dokumen yang diminta dilengkapi adalah surat keterangan sehat. “Dia membawa dari klinik. Kan seharusnya dari dokter saja,” paparnya.

Maju Daryanto berstatus pegawai swasta. Ia tercatat sebagai Ketua Bidang Pembinaan Pengurus Besar Federasai Olahraga Karate-Do Indonesia (Forki) periode 2010-2014.

Berlatar belakang pendidikan Magister Pendidikan, Maju Daryanto pernah menjadi atlet terbaik dan mewakili kejuaran Inkai di Australia.

“Ada beberapa berkas dia yang menunjukkan bahwa dia memiliki pengalaman pada bidang yang diperlukan Pansel. Tetapi apakah itu cukup? Semua datanya nanti akan diverifikasi sebelum mengikuti tes,” lanjut Ahmad Ube.

Ketika Pansel membuka pendaftaran capim KPK pada 2011 lalu, Maju Daryanto diketahui ikut mendaftar. Ia bisa menyerahkan semua dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar. Namun dia tak lolos seleksi administratif.

Selain Maju Daryanto, ada tiga orang lain yang juga telah datang ke loket pendaftaran capim KPK. Mereka adalah Coky Yahya Rusiana. Profesinya dosen. Tinggal di Bogor.

Kemudian Nasaruddin. Di buku registrasi, dia menulis pensiunan PNS Kabupaten Sumba Barat. Ia beralamat di Dompu, Nusa Tenggara Barat.

Yang terakhir, Ade E Dachlan. Ia pensiunan Kementerian Hukum dan HAM. Tinggal di Bandung. Penelusuran Rakyat Merdeka, Ade pernah menjadi Kepala Humas Ditjen Imigrasi. Terakhir dia menjabat Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkum HAM Sulawesi Tengah.

“Baru empat orang itu yang datang,” ujar Ahmad Ube.

Menurut dia, antusiasme masyarakat untuk mendaftar jadi pimpinan KPK jauh menurun. Ia membandingkan ketika Pansel membuka pendaftaran capim KPK pada 2011 lalu.

“Waktu itu, tiga ratusan orang yang mendatang. Sekarang cenderung menurun,” katanya.

Goncang berharap jumlah pendaftar akan meningkat. Loket pendaftaran dibuka sampai 3 September 2014. “Semoga makin banyak orang-orang baik dan berkompeten yang mendaftar. Kita ajak siapapun yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk itu agar datang dan mendaftar,” ujarnya.

Seleksi yang digelar Pansel pada 2011 menghasilkan sejumlah nama yang direkomendasi menjadi pimpinan KPK. DPR kemudian memilih empat nama, yakni Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja.

Mereka kemudian bersanding dengan Busyro Muqoddas yang lebih dulu di KPK. Busyro masuk ke KPK menggantikan Antasari Azhar yang terseret kasus pembunuhan dirut PT Putra Rajawali Banjaran Nasruddin Zulkarnaen. Sebelumnya, Busyro adalah Ketua Komisi Yudisial (KY). ***

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Jokowi Dalangi Operasi Politik Pertahankan Wapres Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:14

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Pejabat BNPB juga Korupsi Pengadaan HT Penanganan Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:37

Status MSCI Bukan Tanda Kiamat

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:21

Penguatan Ekosistem Dagang RI Didorong Tembus 5 Besar Ekonomi Dunia

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:06

Mengenal Ahmad Luthfi Auditor BPK yang Minta Jatah Rp600 Juta

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:37

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia, Polri Sampaikan Duka Cita

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:17

MSCI Pertanyakan Pasar RI, BEI Harus Buktikan Pengawasan Bekerja

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:06

Fahira: Mimpi dan Cita-cita Tak Boleh Dibatasi Kondisi Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:35

Polisi Tembak Polisi di Markas Ditpolairud Pondok Cabe, Pelaku Ditahan

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:15

Selengkapnya