Keputusan Karen Agustiawan mundur dari jabatan sebagai direktur utama Pertamina menjadi bukti pemerintah tak punya road map dalam mengelola perusahaan pelat merah.
"Bila Menteri BUMN mengaminkan permintaan pengunduran diri dirut BUMN terbesar di Indonesia dengan setoran deviden terbesar, berarti menjawab keraguan masyarakat selama ini bahwa memang tidak ada program roadmap pengelolaan BUMN yang berkesinambungan," tegas anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Bobby Rizaldi di Jakarta, Selasa (19/8).
Menurut dia, Karen harus mengamankan kuota BBM 46 juta kiloliter (kl) sampai akhir tahun ini, dan pertanggung jawaban kinerja 2014.
"Pengunduran diri ini bisa jadi preseden buruk, dirut BUMN bisa semaunya saja mengundurkan diri dengan alasan pribadi, padahal
kan sudah diangkat RUPS," jelas dia.
Bobby pun menjelaskan, Pertamina sudah diberikan mandat APBN subsidi yang besar, sehingga tidak bisa begitu saja pimpinannya mundur. Apalagi mundur hanya karena menjadi dosen di luar negeri. Bila Karen memang mau mundur, sebaiknya disampaikan dalam RUPS berikutnya karena BUMN sebesar Pertamina harus disiapkan penggantinya agar program tetap berkesinambungan.
“Saya rasa kurang bijak bila pengunduran diri ini dilakukan pada masa SBY,†pungkasnya.
[wid]
