Berita

Blitz

Film “Negeri Tanpa Telinga” Ditonton Menteri dan Pimpinan KPK

RABU, 13 AGUSTUS 2014 | 16:24 WIB | LAPORAN:

Film-film besutan artis yang juga sutradara cantik, Lola Amaria terus menjadi buah bibir. Bahkan, karya terbarunya dalam film “Negeri Tanpa Telinga” dinilai menjadi alternatif membangun kesadaran agar politisi menjauhi korupsi dan penyimpangan seks.

Sejumlah pejabat negara yang hadir dalam pemutaran perdana film ini di Jakarta, dua hari lalu, merasakan bagaimana film ini bisa dijadikan sebagai kampanye anti korupsi.

Para pejabat yang hadir, di antaranya, adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto.


Bambang Widjojanto menilai “Negeri Tanpa Telinga” ini sebagai film yang menarik.

“Pertama, film Negeri Tanpa Telinga ini menarik, tapi apa betul negeri ini tanpa telinga? Jangan-jangan tanpa mata, tanpa hati dan saya khawatir tanpa kepala, kalau itu yang terjadi mengerikan,” ujarnya.

“Tetapi, apapun yang terjadi di negeri ini tanpa telinga, tanpa kepala, tanpa hati, kita harus cinta negeri ini, karena di sini bukan hanya orangtua dan anak-anak kita, tapi juga di sini kita harus membangun apa yang namanya optimisme untuk sebuah kejayaan bagi bangsa,” tambahnya.
 
Bambang meyakini film ini bukan hanya sekadar tontonan tetapi akan menjadi tuntunan dan membongkar kesadaran masyarakat bahwa di negeri yang tanpa telinga ini kelak akan dibangun suatu yang besar dan mata bisa mendengar, telinga bisa melihat serta hati bisa bicara.
 
Film ini, lanjutnya, bisa menjadi tonggak dan titik balik bahwa sebuah kesadaran yang dibangun oleh film bisa digunakan untuk membangun karakter bangsa.
 
“Karena kita sekarang dikepung oleh yang namanya screen culture dan film adalah salah satu medium untuk membongkar dan membangun kesadaran untuk memuliakan kehormatan. Saya harap fim ini bisa menjadi tonggak bagi kesadaran yang lebih dashyat bagi Indonesia,” ujar Bambang.
 
Bambang berharap film ini bisa ditonton oleh anak-anak muda yang banyak terlibat dengan industri kreatif dan banyak bermain dengan gadgetnya, sehingga kemudian menyemangati bangsa ini untuk bangkit.

Selain itu, ia juga berharap film ini tidak hanya ditonton orang-orang yang memang telah memiliki komitmen untuk memberantas korupsi, tetapi oleh orang-orang yang ikut dalam pertarungan mempertukarkan gagasan untuk mencari presiden yang terbaik. Sehingga calon presiden kita nantinya mendapatkan seluruh pesan yang ada dalam film ini.

Sementara itu sang sutradara, Lola Amaria menjelaskan bahwa film ini menggambarkan kisah-kisah skandal politik, seks dan korupsi yang melibatkan para petinggi politik yang mewarnai pemberitaan beberapa bulan lalu. Ia mengakui bahwa ide film ini memang berasal dari pemberitaan kasus-kasus korupsi di sejumlah media.

“Kalau saya boleh mengumpamakan film ini sebagai kata-kata, maka ini adalah bahasa tutur saya untuk masyarakat Indonesia. Karena kami tidak memiliki corong yang besar untuk bicara, maka rangkaian gambar dengan cerita bermakna inilah yang bisa kami mainkan,” pungka Lola. [did] 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya