Berita

Radio Frequency Identification (RFID)

Bisnis

Pemasangan RFID Di Mobil Cuma Jadi Proyek Mubazir

Kalau Sewaktu-waktu Harga BBM Subsidi Dinaikkan Sesuai Keekonomian
KAMIS, 07 AGUSTUS 2014 | 09:56 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pemerintah mengakui perangkat teknologi Radio Frequency Identification (RFID) nggak bakal berjalan efektif. Apalagi, jika nanti pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sesuai dengan harga keekonomian.

“Tujuan memakai RFID itu kan melakukan monitoring. Kalau BBM bersubsidi sudah nggak ada, itu tidak akan krusial dampaknya,” ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo, kemarin.

Menurutnya, jika ketetapan penjualan BBM bersubsidi disesuaikan dengan harga keekonomian, maka pemasangan perangkat RFID sulit diterapkan. “Kalau sudah begitu mau pasang RFId di kendaraan mana,” imbuhnya.


Susilo mengaku, sampai saat ini program pengendalian BBM bersubsidi kerap mengalami hambatan, baik itu persoalan teknis dan finansial. Imbasnya, implementasi program monitoring itu tidak berjalan mulus sesuai perencanaan.

“Bayangkan, 300 ribu kendaraan baru di Jakarta. Itu pun belum dimanfaatkan seluruhnya,” tukasnya.

Pihaknya mencatat jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh Indonesia sebanyak 5.500. Sementara jumlah kendaraan baik sepeda motor, dan mobil mencapai 100 juta unit.

Menurut Susilo, akan sangat tidak mungkin pemasangan perangkat RFID bisa sukses dijalankan dengan banyaknya jumlah kendaraan di Indonesia.

“Masang RFId di 5.500 SPBU, bayangkan ada 90 juta sepeda motor, 10 juta mobil. Itu nggak mungkin sukses,” terangnya.

Susilo mengatakan, saat ini pemasangan RFID akan difokuskan pada wilayah pertambangan.

“Pengendalian premium nggak efektif. Rawan penyelundupan di Kaltim, Kalsel, Sulsel, Sumsel, Jambi, Riau. Kalau begitu reorientasinya, kita minta fokus pasang RFID untuk kendaraan solar dimulai dari pulau yang besar penyalahgunaannya,” pungkas dia.

Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan curiga ada unsur penyelewengan karena pemasangan RFID menjadi proyek mubazir. Ia mencurigai proyek RFID cuma jadi lahan untuk korupsi. Sebab itu, dia berharap aparat penegak hukum segera turun tangan guna melakukan penyelidikan.

Direktur Pemasaran Niaga PT Pertamina (Persero) Hanung Budya mengklaim, saat ini pihaknya sudah memasang 300 ribu alat RFID di sejumlah kendaraan di Jakarta. Selain itu, terdapat 50 SPBU di Jakarta yang sudah menerapkan pencatatan konsumsi BBM dengan teknologi RFID.

“Saat ini pemasangan RFID Di Jakarta sudah hampir 90 persen. Full online 50 SPBU kendaraan. Sudah dipasang 300 ribu kendaraan. Ke depan solar, karena rawan penyimpangan,” jelas Hanung.

Dia mengungkapkan, pada tahap awal RFID berfungsi sebagai pendeteksi konsumsi BBM bersubsidi. Namun ke depannya jika sudah mendapat payung hukum dari pemerintah, itu bisa menjadi alat pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.

“Dengan melaksanakan RFID ada biaya tambah tapi tidak mengklaim pemerintah. Ini usaha Pertamina supaya penyaluran BBM bersubsidi tetap sasaran,” papar dia.

Hanung mengklaim, pihaknya sudah melakukan uji coba RFID di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Dari uji coba tersebut mendapat hasil yang memuaskan. ***

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya