Berita

foto:net

Dunia

Utusan HAM PBB di Myanmar Khawatir Kondisi Minoritas Muslim Rohingya

MINGGU, 27 JULI 2014 | 12:06 WIB | LAPORAN: SHOFFA A FAJRIYAH

Utusan HAM PBB untuk Myanmar, Yanghee Lee menyatakan keprihatinan
yang serius mengenai kondisi di kamp-kamp bagi minoritas Muslim, di mana lebih dari 100 ribu umat Islam di Myanmar terlantar akibat kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ekstrimis Buddha.

Lee, yang belum lama ditunjuk dari PBB itu menjalankan tugas pertamanya dalam kapasitas sebagai pelapor untuk PBB setelah 10 hari melakukan misi pencari fakta ke Myanmar.

Lee juga memperingatkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia di negara itu mungkin akan semakin memburuk.

Lee juga memperingatkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia di negara itu mungkin akan semakin memburuk.

"Ada tanda-tanda mengkhawatirkan kemungkinan situasi terus memburuk,
yang jika tidak terkendali dapat merusak upaya Myanmar untuk menjadi anggota yang bertanggung jawab dari masyarakat internasional yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia," katanya, dalam sebuah pernyataan yang dikabarkan Associated Press.

Lee juga berbicara mengenai kunjungannya ke negara bagian Rakhine barat, di mana sejak 2012, kekerasan antara Rakhine Buddha dan Muslim Rohingya telah menewaskan sedikitnya 280 orang tewas dan 140 ribu kehilangan tempat tinggal. Hal itu lantaran sebagian besar Muslim Rohingya ditolak kewarganegaraannya oleh etnis Rakhine yang beragama Buddha.

Lee menyebut, situasi tersebut amatlah menyedihkan. Dia yakin, Muslim yang tinggal di kamp-kamp sementara tidak memiliki akses yang memadai.

Ia juga telah mendengar "laporan mengganggu" di mana banyak orang tewas di sana karena kurangnya perawatan medis dan dan kondisi yang berhubungan dengan layanan kehamilan

"Berdasarkan status hukum mereka, komunitas Muslim telah menghadapi dan terus menghadapi diskriminasi sistematis yang meliputi pembatasan kebebasan bergerak, pembatasan dalam akses terhadap tanah, makanan, air, pendidikan dan kesehatan, dan pembatasan pernikahan dan pencatatan kelahiran," kata Lee.

Lee juga menyerukan aturan yang melarang pidato kebencian, dan menyatakan keprihatinannya dengan penyebarannya dan hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi dan permusuhan di media dan di internet, yang telah memicu dan memicu kekerasan lebih lanjut.

Lee mengatakan, bahwa dirinya akan menyajikan temuan-temuan ini kepada
Majelis Umum PBB.[wid]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya