Presiden Terpilih Mesti Siap Hadapi Kebijakan Ekonomi Jelang AEC

Indonesia saat ini mengha­dapi pilihan-pilihan kebijakan yang sulit. Perbaikan kebijakan subsidi, pembangunan infra­struk­tur dan banyak lagi peker­jaan rumah yang sudah menanti pemerintahan baru.

Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A Chaves me­ngatakan, Indonesia kini meru­pakan negara nomor 10 terbesar dunia dalam paritas daya beli yang disesuaikan. Namun, risiko per­lambatan pertumbuhan eko­nomi belakangan ini meningkat.

Menurut Chavez, para pe­nen­tu kebijakan perlu mengam­bil pilihan-pilihan yang sulit terkait re­formasi kebijakan yang dibutuhkan. Ini untuk mendorong tingkat per­tum­buh­an yang berkelanjutan dan mem­­balikkan perlambatan laju penge­ntasan kemiskinan.

“Pemerintah baru akan meng­hadapi lingkungan global yang terus beru­bah seiring dengan mere­da­­nya faktor-faktor pen­do­rong per­tumbuhan ekonomi selama de­kade lalu. Yaitu, ke­naikan harga ko­moditas dan rendah­nya biaya pendanaan global,” ujar Chavez, kemarin.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) berharap, transisi politik yang berjalan baik seiring dengan selesainya taha­pan Pilpers, dapat searah dengan transisi kebijakan eko­nomi pe­merintahan yang baru.

“Siapa pun presiden terpilih, kebijakan di bidang ekonomi men­jadi penting dan strategis bagi pemerintahan yang baru. Ka­rena bertepatan dengan agen­da ASEAN Economic  Com­mu­nity (AEC) 2015 secara efektif, seta­hun setelah presi­den baru dilan­tik,” jelas Ketua Umum Hipmi Raja Sapta Oktohari kepada war­tawan di Jakarta, kemarin.

Menurut Okto, paling tidak ada tiga hal mendasar secara eko­nomi yang perlu menjadi fokus pre­siden dan wakil pre­siden terpilih diawal menjabat. Pertama, pem­bentukan tim ekonomi yang bisa menerje­mahkan rencana peme­rintah ke depan dan bisa bekerja sama dengan tim ekonomi peme­rintah sebelumnya.

Kedua, presiden terpilih ha­rus bisa segera mencanang­kan pro­gram 100 hari peme­rintahan de­ngan memasukan agenda AEC sebagai agenda prioritas. Dalam konteks ini, pemerintah harus bisa meli­batkan berbagai stake­holder ekonomi, termasuk kala­ngan pengusaha pemula.

Dalam konteks AEC, yang perlu dilakukan presiden terpi­lih adalah sinkronisasi peratu­ran pemerintah pusat dan daerah termasuk departemen terkait.

Ketiga, yang juga tidak kalah pentingnya untuk diupayakan, lanjut Okto, adalah instrumen penting yang  selama ini sudah terproses. Khususnya saat Men­ko Perekonomian masih Hatta Rajasa terkait Peraturan Pre­siden (Perpres) pengusaha pe­mu­la, yang oleh penggantinya Chairul Tan­jung akan di­kon­versi men­jadi skema regulasi yang dinamakan izin satu lembar.  ***