PT PAL Indonesia Ngarep Kucuran Dana Pemerintah

Untuk meningkatkan per­tana­han nasional dibutuhkan du­kungan pemerintah penuh. Misalnya di industri kapal na­sional, PT PAL Indonesia ber­harap dukungan pemerintah untuk meningkatkan produksi.

Direktur Utama PT PAL In­donesia (Persero) M Fir­man­syah Arifin mengatakan, seba­gai langkah mewujudkan in­dustri stategis dalam negeri, pi­haknya selalu meningkatkan kualitas dan standar terbaiknya menghasilkan mahakarya yang membanggakan. Selama 34 tahun, PT PAL berkembang seiring dengan perkembangan tek­nologi dalam industri ga­langan kapal.

“Sektor industri memegang peranan sangat penting bagi per­ekonomian nasional, ter­utama dalam mendorong per­tum­buhan ekonomi. Sektor ini mampu memberikan kon­tribusi yang sangat besar dalam me­nyediakan lapangan kerja bagi masyarakat dan da­lam per­olehan devisa negara melalui kegiatan ekspor ber­bagai pro­duk hasil industri,” ujarnya.

Untuk memajukan sektor industri kapal nasional, Fir­mansyah berharap legislatif dapat melakukan politic will sehingga pemerintah dapat memberikan kucuran dana kepada industri ini.

Ketua Majelis Permusyawa­ratan Rakyat (MPR) Sidarto Danusubroto mengatakan, ke­mampuan PT PAL membangun kapal-kapal dapat memberikan manfaat untuk Indonesia seba­gai negara maritim. Untuk itu, hal tersebut bisa dipikirkan dan dimanfaatkan untuk Indonesia oleh para anggota dewan yang terpilih kembali.

Namun, untuk mengem­bangkan kapal-kapal tersebut, PT PAL masih membutuhkan modal yang besar.

“Wawasan maritim harus kita tingkatkan lagi. Kita butuh melengkapi PT PAL dengan anggaran dari negara,” katanya saat melakukan kunjungan kerja ke PT PAL Indonesia, Sura­baya, kemarin.

Di tempat yang sama, Wakil Menteri Pertahanan dan Ke­amanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, industri pertaha­nan Indonesia memiliki target dalam negeri dan target re­gional di kawasan asia. Selain itu, industri pertahanan dapat meningkatkan ekonomi yang akan mem­pengaruhi alutsista Indonesia.

Saat ini, kata dia, Indonesia memiliki tiga tantangan in­dustri pertahanan. Di antara­nya, kurangnya tenaga muda sebagai para pekerja untuk membangun kapal-kapal terse­but serta masalah infrastruktur yang kurang memadai.

“Seperti yang tadi kita lihat saat berkunjung ke galangan kapal, tenaga kerjanya sudah tidak ada yang muda. Infra­struktur sangat bermacam-ma­cam, ada yang bagus, me­nengah dan sudah karatan,” ucap Sjafrie yang juga Sekre­taris Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). ***