Berita

ilustrasi/net

Jangan Sampai Quickcount Bikin Rakyat Terpecah

KAMIS, 10 JULI 2014 | 06:53 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Hasil hitung cepat Pilpres 2014 telah dirilis sejumlah lembaga survei. Namun perlu diingat, meski hitung cepat bisa menjadi gambaran hasil pilpres tapi quickcount tidak bisa dijadikan landasan untuk menetapkan kemenangan salah satu pasangan capres.

Untuk itu, Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Dedi Irawan mengimbau kepada semua masyarakat, utamanya simpatisan dan tim sukses capres-cawapres, untuk tidak mendahului keputusan KPU. Semua harus mematuhi dan menjunjung tinggi keputusan hasil realcount KPU yang baru akan ditetapkan 22 Juli mendatang.

"Sebaiknya kita alihkan energi kita pada pengawalan suara dari TPS sampai ke KPU hingga diumumkan 22 Juli nanti. Sehingga hasil Pilpres sesuai dengan keinginan rakyat indonesia yang telah memberikan suaranya," ujarnya kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis (10/7).


Rakyat Indonesia, kata Dedi, harus mempunyai pemahaman bahwa siapapun yang terpilih merupakan putera terbaik bangsa. Sementara tugas rakyat selanjutnya adalah mengawal kepemimpinan presiden ke depan.

"Jangan sampai hasil hitung cepat menjadikan kita terbelah dan terpecah. Bukan hanya kemenangan sepihak yang kita cari, namun kita ingin memberikan teladan bahwa Indonesia merupakan kiblat demokrasi dunia yang jujur, adil, bebas, dan mengutamakan kepentingan bangsa," tegas mahasiswa pasca sarjana UI itu.

Lebih lanjut, Dedi secara khusus meminta kepada penyelenggara pemilu untuk menjalankan tugas dengan jujur, netral, dan bebas nilai. Pasalnya, masa depan dan kelangsungan Indonesia ada dipundak mereka. Begitu juga aparatur negara seperti TNI, Polri, dan BIN untuk bisa tetap menjaga netralitasnya.

"Netralitas TNI, Polri, dan BIN juga jadi salah satu indikator kesuksesan pesta demokrasi Indonesia," tandasnya. [ysa]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Di Simpang Dunia

Jumat, 24 April 2026 | 06:10

Kisah Karim dan Edoh: Tukang Bubur Naik Haji Asal Tasikmalaya

Jumat, 24 April 2026 | 06:01

Gurita Keluarga Mas’ud Menguasai Kaltim

Jumat, 24 April 2026 | 05:33

Pramono Bidik Kerja Sama TOD dengan Shenzhen Metro

Jumat, 24 April 2026 | 05:14

Calon Jemaah Haji Asal Lahat Batal Terbang Gegara Hamil

Jumat, 24 April 2026 | 05:11

BEM KSI Serukan Perdamaian Dunia di Paskah Nasional 2025

Jumat, 24 April 2026 | 04:22

JK Tak Mudah Hadapi Jokowi

Jumat, 24 April 2026 | 04:10

Robig Penembak Gama Ketahuan Edarkan Narkoba di Lapas Semarang

Jumat, 24 April 2026 | 04:06

Ray Rangkuti Tafsirkan Pasal 8 UUD 1945 terkait Seruan Makar Saiful Mujani

Jumat, 24 April 2026 | 03:33

Setelah Asep Kuswanto Tersangka

Jumat, 24 April 2026 | 03:24

Selengkapnya