DPR Heran Otak Mafia Migas Sulit Disentuh Aparat Hukum

Pemerintah telah mem­biar­kan kegiatan illegal eco­nomy seperti mafia minyak dan gas (migas). Padahal, kebe­radaan mafia itu terus meng­gerus potensi penerimaan ne­gara triliunan rupiah.

“Kebocoran anggaran dan ke­uangan negara akan terus ter­jadi jika biang kebocoran (mafia) di sektor migas tidak dihi­langkan,” kata Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan.

Menurut dia, bagaimana mau menekan kebocoran keua­ngan jika kegiatan mafia migas terus dibiarkan. Tekad mem­be­reskan kebocoran keuangan ne­gara hanya akan menjadi slo­gan kosong belaka.

Dani mengatakan, untuk mengatasi kebocoran, misal­nya di sektor migas, tidak bisa dilakukan tanpa membenahi tata kelola migas secara umum. Misalnya, pembenahan terkait kepemilikan, penguasaan, konsumsi dan lain-lain.

Selain tata kelola migas yang buruk, tambah Dani, pa­radigma pembangunan harus diubah.  Para pegiat usaha kecil me­nengah di negeri harus diprioritaskan, karena percuma ber­koar-koar akan mem­ba­ngun ekonomi kerakyatan, se­mentara aktor pendukung im­por dilindungi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik membantah ada praktik mafia dalam industri migas. “Nggak ada mafia migas. Saya nggak tahu itu,” cetusnya.

Anggota Komisi Vll DPR Satya W Yudha mengatakan, pre­siden harus turun tangan menye­lesaikan dugaan mafia dalam industri migas. Soalnya, presiden memiliki instrumen untuk melakukan pemberan­tasan mafia melalui TNI/Polri.

Satya juga mengatakan, da­lam upaya mengurangi prak­tik penyelundupan bahan bakar mi­nyak (BBM) bersubsidi Per­tamina, perlu diterapkan dua sistem yaitu penguatan tek­nologi informasi serta keter­libatan seluruh aparat. Bukan cuma Pertamina, TNI, Polri dan kepala daerah serta penjaga pantai.

Calon Wakil Presiden Hatta Rajasa mengaku sangat resah dengan dugaan mafia migas. Apalagi isu ini terus dikaitkan  dengan dirinya ketika menjabat Menko Perekonomian. “Saya akan bongkar kalau terpilih dalam Pilpres,” janji besan Pre­siden SBY ini.

Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mene­gas­kan, institusi penegak hukum harus memberi respons mak­simal terhadap konspirasi pe­nyelundupan BBM. Jika terus didiamkan, masyarakat akan curiga bahwa oknum penegak hukum jadi bagian dari konspirasi di mafia migas.

“Masyarakat sudah yakin ada kon­spi­rasi besar yang mengotaki pe­nye­lundupan BBM selama ini. Ada beberapa indikasi menge­nai konspirasi itu,” kata Bambang.

Pertama, lanjut dia, para pelaku tidak pernah jera se­hing­ga penyelundupan terus ter­jadi. Kedua, pelaku yang ter­tangkap hanya didenda dan tidak pernah diganjar sanksi pi­dana. Ketiga, identitas penye­lundup tidak pernah di­pub­likasikan. ***