Infrastruktur Jeblok, Pemerintah Kalang Kabut Hadapi MEA 2015

Pemerintah diminta serius membangun proyek infrastruktur yang saat ini mangkrak. Jika tidak, Indonesia akan tersisih dalam arena persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 yang sudah di depan mata.

Pengamat ekonomi Univer­sitas Atma Jaya A. Prasetyantoko mengatakan, memang tidak ber­lebihan Indonesia berada dalam kondisi darurat infra­struk­tur. Oleh karena itu, peme­rin­tahan perlu membuat terobosan.

Menurut dia, pemerintah perlu memperbesar porsi belanja mo­dal, khususnya anggaran in­fra­struktur dalam APBN. Selain itu, peme­rintah juga perlu men­dorong BUMN maupun konsor­sium BU­MN membangun in­frastruktur.

“Bank-bank BUMN juga perlu didorong untuk bersindikasi membiayai proyek infrastruktur. Untuk menarik minat swasta, pemerintah perlu memberikan insentif dan berbagai regulasi yang kondusif serta menghilang­kan berbagai kendala di lapa­ngan, khususnya pembebasan lahan,” jelas Prasetyantoko.

Sebenarnya, kata dia, ham­batan paling nyata, yakni adanya gap antara kebutuhan dan angga­ran yang ada untuk membiayai in­vestasi infrastruktur ini.

“Ada skema public private partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah swasta (KPS), tapi tidak semudah membalik telapak tangan,” tukasnya.

Data Global Competitiveness Index 2013-2014 yang dikeluar­kan World Economic Forum me­nye­butkan infrastruktur Indo­nesia ber­ada di peringkat kelima ASEAN, di bawah Brunei Darus­sa­lam, Thai­land, Malaysia dan Singapura.

Kondisi ini, kata Prasentyatoko, menempatkan Indonesia dalam situasi darurat infrastruk­tur. Tidak memadainya infra­struk­tur nasional ini, akan membuat pemerintah kalang kabut dalam persiapan menghadapi MEA 2015.

Bagaimana mau mendorong daya saing nasional, jika peng­usaha terus dibebani oleh eko­nomi biaya tinggi. Ekonomi biaya tinggi ini salah satunya di­picu oleh buruknya infra­struktur. Seperti jalan, pelabuhan hingga bandara.

hanya akan membuat Indo­nesia jadi pasar saat MEA 2015 diber­lakukan. Pada­hal, MEA juga mena­warkan pe­luang bagi negara anggotanya untuk menjadi basis produksi.

Dikatakan, infrastruktur yang tiap tahun diperbaiki contohnya jalur Pan­tura. Bukan hal yang luar biasa lagi jika jalur itu selalu me­nga­lami kemacetan parah.

“Selama belum ada jalan tam­bahan lagi, itu akan selalu ada kema­cetan,” keluh Menteri Peker­jaan Umum (PU) Djoko Kirmanto.

Menurut Djoko, ada dua per­ma­salahan utama di Jalur Pan­tura. Pertama, beban yang harus ditanggung jalan Pantura sudah sangat berat karena kendaraan yang melintas melebihi batas daya tahan jalan. Kedua, beban ken­daraan yang lewat sudah melampaui kapasitas.

Kedua alasan tersebut, tandas dia, akhirnya menimbulkan ke­ma­caetan dan keru­sakan jalan  di kawasan Utara Jawa ini.

“Kalau jumlah kendaraan su­dah hampir melampaui kapa­sitas itu dampaknya kalau ada per­baikan jalan sedikit pasti ma­cet. Kalau yang overload, saya ki­ra semua sudah tahu. Kalau ada yang pecah ban saja itu pasti ma­cet,” paparnya.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Infrastruktur Rachmat Gobel mengatakan, infrastruktur menjadi prasyarat bagi pertumbu­han ekonomi dan sosial. Hanya sa­ja, untuk membangun infra­struktur butuh anggaran besar jika mengandalkan pemerintah sa­ngat sulit untuk mengejar cepat.

Rachmat menjelaskan, setidak­nya ada empat aspek infrastruktur yang penting dalam pembangu­nan ekonomi. Pertama, jaringan peng­hubung (darat, laut dan udara). Kedua, energi yakni pem­bangkit listrik. Ketiga, teleko­munikasi dan keempat air minum dan sanitasi.

“Tapi sayangnya dari keempat aspek tersebut masih tertinggal apabila dibanding negara ber­kem­bang lain. Inilah yang nan­tinya akan menjadi pekerjaan rumah besar pemimpin men­datang jika ingin meningkatkan per­tumbuhan ekonomi secara signifikan,” paparnya.

Deputi Bidang Sarana dan Pra­sarana Bappenas Dedy S Priatna mengaku ada 19 proyek infra­struktur yang tidak mampu direa­lisasikan tahun ini. Mega proyek tersebut akan diserahkan kepada pemerintahan baru. “Sebenarnya ada 35 proyek, tapi yang 19 proyek dianggap tidak akan selesai sebe­lum Oktober ini, misalnya Waduk Jatiluhur. Jadi diselesaikan oleh pemerintahan baru,” ujar Dedy.  ***