Berita

dipo alam/net

Bisnis

Seskab: Renegosiasi Gas Tangguh Sukses karena Leadership SBY

SELASA, 01 JULI 2014 | 14:47 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pemerintah boleh bangga atas keberhasilan "memaksa" Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menaikkan harga ekspor Liquefied Natural Gas (LNG) Blok Tangguh, dari 3,3 dollar AS per MMBTU menjadi 8 dollar AS per MMBTU.

"Keberhasilan itu sekaligus menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia bukan otopilot, namun ada proses, perjuangan dan faktor leadership dari pemimpin negara," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam, di ruang kerjanya, Selasa (1/7).

Ia memuji leadership Presiden SBY yang dihargai pemimpin RRT, baik dalam masalah Laut China Selatan maupun dalam renegosiasi harga LNG Tangguh.


"Tidak mudah bagi siapapun meyakinkan Pemerintah RRT untuk menaikkan harga bahan impor yang disepakati dalam kontrak, jika tidak memiliki leadership yang hebat sebagaimana dilakukan Presiden SBY," kata Seskab, dikutip dari situs resmi sekretariat kabinet.

Karena itu, Seskab Dipo Alam berharap agar Presiden RI mendatang memiliki sikap seperti Presiden SBY, yang memiliki kemampuan pengetahuan ekonomi yang tinggi, serta memiliki leadership yang dihargai oleh pemimpin negara lain.

China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), perusahaan BUMN asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) setuju menaikkan harga beli gas Tangguh di Papua Barat ke Provinsi Fujian, Tiongkok. Harganya berubah dari 3,3 dollar AS per MBT menjadi 8 dollar AS per MMBTU.

"Harga gas Tangguh naik cukup signifikan dan tidak tetap, yaitu mengikuti harga minyak dunia. Ini menjadi good news untuk pemerintah ke depan,” kata Menteri ESDM, Jero Wacik, dalam keterangannya kepada wartawan di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/6).

Kontrak penjualan gas Tangguh ke Tiongkok dilakukan pada era pemerintahan Presiden Megawati dengan harga awal 2,4 dollar AS per MMBTU. Setelah melalui negosiasi, pada 2006, pemerintahan RRT bersedia menaikkan harga beli gas Tangguh menjadi 3,3 dolar AS per MMBTU. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Polisi Pastikan Pengemudi Pikap yang Tabrak Petugas di Gerbang DPR Mabuk Alkohol

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:26

Wakil Presiden Tanzania Emmanuel Nchimbi Mundur Usai Berselisih dengan Presiden

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:18

Wall Street Melemah, Investor Cermati Pidato Kevin Warsh

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:14

Dony Oskaria Bongkar Penataan BUMN: 290 Selesai, 254 Jadi Target

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:03

Banjir Nepal Tewaskan Ratusan Orang, Paus Leo XIV Kirim Doa

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:46

Saham Eropa Melesat Cantik Dipimpin Sektor Mewah dan Perbankan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:34

Dua Sumur Baru PHSS di Struktur Semberah Lampaui Target Produksi Migas

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:19

PKM Dorong Keluarga Muba Naik Kelas, Rp25 Juta Jadi Modal Kemandirian Ekonomi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:07

Ichsanuddin Noorsy dan Pemikiran Ekonomi Konstitusi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 06:54

MBG Jadi Bantalan Ekonomi Masyarakat Bawah, Kritik jadi Evaluasi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 06:46

Selengkapnya