Berita

Hukum

KPK Ditantang Selidiki Dugaan Korupsi Jokowi

MINGGU, 29 JUNI 2014 | 02:23 WIB | LAPORAN:

Tim Advokasi Anti Kebohongan Surakarta (Tangkis) mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat (27/6) kemarin.

Turut pula Wahyu Nugroho, warga Solo yang juga saksi dugaan duplikasi dan manipulasi data Program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (Solo).

"Terkait laporan klien kami dalam hal ini belum ada pemberitahuan perkembangan secara jelas yang dikeluarkan KPK sejak 30 Agustus 2010 lalu," ungkap Ketua Tangkis Agus Setiawan saat dihubungi di Jakarta, Sabtu malam (28/6).


Atas dasar itu, Tangkis kembali mendatangi kantor KPK pada Jumat kemarin dengan membawa serta saksi. Tujuannya sebagai bukti yang menguatkan bahwa laporan yang diberikan benar adanya. Karenanya, Tangkis meminta KPK segera menindaklanjuti laporan yang ada.

"Saya kecewa, prihatin, malu, memiliki wali kota yang melanggar hukum dan melanggar etika orang Jawa. Orang Jawa tidak boleh berbohong," kata Agus.

Bahkan, dia juga berjanji bakal kembali mengantarkan saksi-saksi lain bila KPK memerlukan untuk melengkapi laporan yang dibutuhkan.

"Kami akan mengajukan lagi saksi. Kami punya sepuluh saksi," tegas Agus.

Untuk diketahui, pada 30 Agustus 2010 Tim Advokasi Anti Kebohongan Surakarta (Tangkis) mendatangi KPK untuk melaporkan dugaan korupsi yang melibatkan Joko Widodo (Jokowi), wali kota Solo kala itu yang kini menjadi gubernur DKI Jakarta non aktif dan calon presiden. Tangkis memberikan berkas dokumen yang berkaitan dengan dugaan tersebut. Tangkis juga melaporkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Solo.

Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan birokrat Kota Solo adalah pada anggaran Belanja Hibah kepada Satuan Pendidikan/Sekolah Negeri dan Swasta (BPMKS) tahun 2010.

Pembiayaan semula dianggarkan dalam APBD-Perubahan sebesar Rp 35 miliar, dimana sebagian dananya Rp 23 miliar diperuntukkan sebagai BPMKS untuk 110 ribu siswa. Namun, pada 2011, data siswa penerima BPMKS dari APBD-P tahun 2010 setelah dilakukan verifikasi hanya tercatat untuk 65 ribu siswa dengan anggaran Rp 10 miliar. [why]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya