Berita

kpu/net

KPU Sebaiknya Batalkan Debat Capres-Cawapres pada 5 Juli Mendatang!

SELASA, 24 JUNI 2014 | 00:04 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Sebaiknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatalkan penyelenggaraan debat capres-cawapres tanggal 5 Juli 2014 yang akan datang. Andaipun tetap dilaksanakan, maka debat tersebut harus dinyatakan bukan bagian dari penyelenggaraan debat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres).

"Lebih dari itu, guna memastikan agar ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU Pilpres benar-benar dilaksanakan, maka wajib hukumnya bagi KPU untuk menyelenggarakan debat tambahan, masing-masing satu kali untuk debat antar capres dan satu kali debat antar cawapres," kata Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma), Said Salahuddin, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin, 23/6).

Menurut Said, penyelenggaraan debat capres-cawapres sesungguhnya memang bukanlah suatu keharusan menurut ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU Pilpres. Dalam pasal itu hanya dikatakan bahwa kampanye capres-cawapres dapat dilaksanakan melalui debat pasangan calon. Dengan frasa dapat menunjukan sifatnya fakultatif.


Tetapi ketika KPU memutuskan untuk menyelenggarakan debat, maka lembaga itu secara hukum terikat oleh ketentuan Pasal 39 ayat (1) yang mengatur debat pasangan calon harus dilaksanakan sebanyak lima kali dengan ketentuan tiga kali untuk untuk Capres dan dua kali untuk Cawapres.

"Bunyi pasal dan penjelasan Pasal 39 ayat (1) itu sama sekali tidak multi-tafsir. Bunyinya sangat tegas sehingga tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh KPU. Pengabaian terhadap ketentuan UU tersebut jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap UU yang harus  berimplikasi pada pengenaan sanksi," ungkap Said, sambil menegaskan bahwa ketentuan UU tidak boleh didistorsi hanya karena ada kesepakatan bersama antara KPU dengan masing-masing tim pasangan calon.

"KPU dan masing-masing tim pasangan calon boleh saja membuat suatu kesepakatan tertentu, tetapi kesepakatan itu tidak boleh melanggar ketentuan UU. Adalah kekeliruan yang sangat serius jika KPU kemudian menyelenggarakan lima kali debat dengan format dua  kali debat antar Capres, satu kali debat antar Cawapres, dan dua debat untuk capres-cawapres," demikian Said. [ysa]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya