Berita

sby/net

SBY Terlihat Sudah Tak Bisa Lagi Mengendalikan Demokrat

RABU, 18 JUNI 2014 | 12:54 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. SBY terlihat sudah tak lagi bisa mengendalikan Partai Demokrat dan kader-kadernya. Sebagai Ketua Umum Demokrat, secara de jure, SBY sudah sudah tak lagi memegang tongkat komando.

"SBY yang memillih bersikap netral bagaikan telah kehilangan tongkat komandonya dengan manuver politik para kadernya dalam Pemilu Presiden 2014," kata Ketua DPP Hanura, Yuddy Chrisnani, menanggapi sejumlah kader Demokrat yang bermanuver dengan mendukung Prabowo-Hatta, beberapa saat lalu (Rabu, 18/6).

Yuddy pun melihat sikap Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Assegaf jelas-jelas melawan kebijakan SBY. Padahal seharusnya Nurhayati mampu menerjemahkan sikap SBY dan bersama-sama menyiapkan transisi pemerintahan ke depan.


Di samping itu, kata Yuddy, sikap politik Fraksi Partai Demokrat DPR juga telah ikut mempermalukan ketua umumnya sendiri. Kader Partai Demokrat, seharusnya menyadari bahwa SBY saat ini dalam posisi yang sedang dipojokkan, terutama terkait dengan kebocoran negara sebesar Rp 1.000 triliun.

Dalam debat calon presiden Minggu lalu (15/6), Prabowo menyatakan bahwa Indonesia mengalami kebocoran anggaran Rp 1.000 triliun. Kebocoran anggaran terjadi dalam pemerintahan yang kini dipimpin SBY.

Manuver politik sejumlah elite Partai Demokrat DPR ini juga dinilai bertentangan dengan aspirasi arus bawah. Hal itu terlihat dari hasil survei Indo Barometer yang merekam, bahwa sikap netral SBY menjadikan mayoritas pemilih Demokrat leluasa menentukan pilihannya di pilpres. Hal itu terbukti meskipun beberapa elite Demokrat mendukung pasangan Prabowo-Hatta.

Dalam survei Indo Barometer itu, pemilih Demokrat yang mendukung Jokowi-JK sebanyak 47,6 persen. Sementara yang mendukung Prabowo-Hatta hanya 36,6 persen saja, dan sebanyak 15,9 persen menyatakan belum memutuskan pilihannya. [ysa]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya