. Kubu Jokowi-JK terlihat membabibuta dalam menyerang. Hal ini terlihat jelas misalnya dari pernyataan Prabowo soal kebocoran negara hingga Rp 1.000 triliun.
Kubu Jokowi-JK secara cepat menyimpulkan bahwa Prabowo sedang menyalahkan cawapresnya sendiri, yaitu Hatta Rajasa, yang merupakan mantan Menko Perekonomian. Kubu Jokowi-JK dengan tergesa-gesa menyebut juga bahwa Prabowo sedang menyerang SBY.
Demikian disampaikan Tim Sukses Prabowo-Hatta, Tjatur Sapto Edy. Tjatur pun menilai serangan membabibuta ini sangat tidak baik dan memang tidak tepat. Sebab bila mau jujur, transparan, dan obyektif, kerugian negara akibat kebocoran ribuan triliun itu diakibatkan oleh berbagai kontrak karya perusahaan asing, jauh sebelum pemerintahan SBY atau jauh sebelum Hatta Rajasa menjabat Menko Perekonomian. Kontrak karya yang mengakibatkan kebocoran negara itu sudah dimulai sejak tahun 1967.
Dan justru saat ini, lanjut Tjatur, kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa, 17/6), Hatta Rajasa berjuang dan melakukan renegosiasi dengan berbagai perusahaan tambang asing, termasuk Freeport. Dengan renegosiasi itu, Hatta mau ada kenaikan royalti untuk negara, dan di saat yang sama pengolahan dilakukan di dalam negerri sehingga Indonesia tahu apa saja yang diolah tersebut.
"Pak Hatta melakukan ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan di dalam negeri. Termasuk juga dengan membangun smelter," kata Tjatur, yang juga Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang selama ini memang dikenal kritis pada kontrak karya yang merugikan negara.
Di tangan Hatta juga, lanjut Tjatur, kini ada roadmap terkait dengan penguasaan saham mayoritas oleh negara. Maka Prabowo-Hatta mau melanjutkan berbagai upaya untuk menghentikan kebocoran negara yang terjadi sejak sebelum pemerintahan SBY ini. Apalagi kontrak karya itu, seperti dalam gas tangguh, sangat tidak adil bagi negara dan bangsa.
"Prabowo-Hatta mau menegakkan keadilan. Artinya negara untung, investor juga untung. Dua-duanya harus untung. Jangan negara rugi, investor untung, atau sebaliknya," tegas Tjatur.
Tjatur menambahkan, kecintaan Prabowo-Hatta pada negara lah yang mendasari kenapa harus ada renegosiasi kontrak karya yang berlaku pada pemerintahan sebelum SBY dan merugikan puluhan miliar dolar itu karena harganya flat. Dan disamping cinta tanah air, Prabowo-Hatta mau mendukukan investor dengan proporsional dan tepat.
"Kita
open, kita sambut investor dengan tangan terbuka, dan tentu untuk keuntungan kedua belah pihak. Jangan sampai kayak dulu. Artinya, Prabowo-Hatta akan menegakkan keadilan pengelolaan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," kata Tjatur, sambil menegaskan bahwa kontrak karya seperti Gas Tangguh yang terjadi pada 2002 tidak akan terjadi lagi.
[ysa]
