Berita

net

Bisnis

Presiden Baru, Ekonom Trisakti Pro Rakyat Vs Ekonom Yang Merugikan Rakyat

RABU, 11 JUNI 2014 | 12:18 WIB | OLEH: ABDULRACHIM K

DALAM kontes Capres dan Cawapres 2014, siapapun yang menang akan menghadapi masalah-masalah ekonomi yang sangat berat. Defisit neraca transaksi berjalan, defisit perdagangan, defisit neraca pembayaran, defisit anggaran, nilai rupiah yang anjlok, subsidi energi APBN 2014 yang meledak menjadi Rp 392 triliun.

Sementara Eropa masih tertatih-tatih dalam pemulihan ekonominya, sehingga pemulihan ekspor kita masih lamban dan Amerika Serikat sudah efektif mulai mengurangi stimulus ekonominya ( quantitative easing ) dan rencananya secara bertahap akan menaikkan suku bunganya, sehingga dolar di emerging market, termasuk Indonesia, akan otomatis mengalir kembali ke negara asalnya Amerika Serikat karena menjanjikan keuntungan yang lebih besar dan kepastian hukum.

Juga pada 2015, menghadapi Pasar Bebas ASEAN ( Masyarakat Ekonomi ASEAN ) yang berarti kita akan diserbu berbagai barang dan jasa dari ASEAN yang lebih kompetitif sehingga mengancam ekonomi Indonesia karena kita tidak pernah menyiapkan dengan serius sebelumnya.
Selain itu, masih banyak masalah ekonomi yang lain seperti besarnya pengangguran, besarnya kesenjangan kaya-miskin, ketimpangan antar wilayah, mahalnya biaya logistik, daya beli yang rendah, terlalu banyak impor dan lainnya.

Selain itu, masih banyak masalah ekonomi yang lain seperti besarnya pengangguran, besarnya kesenjangan kaya-miskin, ketimpangan antar wilayah, mahalnya biaya logistik, daya beli yang rendah, terlalu banyak impor dan lainnya.

Selama ini kita hanya menggunakan indikator-indikator makro terutama pertumbuhan ekonomi yang dicitrakan seolah-olah cukup tinggi sehingga seolah-olah ekonomi kita baik dan menteri-menteri ekonomi telah berprestasi. Hal ini bisa menipu, karena banyak sekali indikator ekonomi penting yang lain yang menunjukkan bahwa kualitas pertumbuhannya buruk, misalnya  daya beli rakyat semakin turun, kesenjangan meningkat drastis, pengangguran dan kemiskinan tidak bisa turun signifikan padahal anggaran untuk kemiskinan sangat besar dan makin besar.

Yang menderita dalam kondisi seperti adalah masyarakat menengah bawah dan tidak mempunyai harapan perbaikan kedepan karena kebijakan ekonomi makronya tidak berpihak kepada mereka. Oleh karena itu ,siapapun yang menang dalam  Pilpres 2014 ini bila menteri-menteri ekonominya tetap ekonom-ekonom yang beraliran Neoliberal, lebih berpihak kepada pasar bebas, anti kepada subsidi , mengobral saham BUMN , tidak punya perhatian khusus untuk menyejahterakan rakyat, apalagi bila terlibat KKN, maka rakyat akan bertambah panjang penderitaannya, walaupun pemerintah membungkusnya dengan slogan-slogan Trisakti, Prorakyat dan sebagainya.

Kondisi penderitaan rakyat yang sudah 10 tahun ini bila ditambah lagi dengan beberapa tahun ke depan amat berbahaya, karena bisa menyebabkan masalah-masalah dan keresahan sosial yang dalam.

Siapapun yang menang dalam Pilpres 2014, kabinetnya harus diisi dengan ekonom yang progresif, pro rakyat, mampu menterjemahkan Trisakti ajaran Bung Karno dalam kebijakan dan program ekonomi dan harus sudah terbukti dalam rekam jejaknya, bukan hanya bisa menyusun visi-misi yang itu hanya merupakan janji yang sangat mudah membuatnya dan mengingkarinya.

Ekonom dalam posisi tersebut juga harus yang qualified, pengalaman di pemerintahan, birokrasi dan telah banyak berprestasi menyelesaikan masalah bisnis dan ekonomi tingkat nasional, bukannya pendatang baru yang hanya berkapasitas menulis artikel dan wawancara-wawancara ekonomi.

Apabila kabinetnya hanya diisi dengan ekonom yang konservatif tradisional apalagi yang beraliran Neoliberal, yang pasti mempunyai jalur internasional untuk melayani kepentingan-kepentingan internasional, maka bukan hanya membuat penderitaan rakyat makin dalam tetapi Sumber Daya Alam kita juga terancam untuk dikuras, utang negara dan swasta akan semakin menggunung dan kesenjangan makin meningkat.

*Penulis adalah Aktivis dan Pengamat Ekonomi
[ald]

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya